by

Deddi Wijaya Gugat Ketua DPRD

Tak Terima akan Di-PAW
Ketua Golkar Babel Ikut Digugat

PANGKALPINANG – Lantaran tidak dapat menerima dirinya bakal dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota dewan, Deddi Wijaya anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggugat perdata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Selain menggugat Ketua DPRD, warga Muntok Kabupaten Bangka Barat itu juga mengikutsertakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Babel sebagai Tergugat II.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Babel, Rabu (31/5/2017) tak menampik adanya gugatan dari Deddi Wijaya tersebut. Didit mengaku tidak tau apa dasar Deddi menggugat lembaga atau pimpinan DPRD, sebab pihaknya tidak ada menerbitkan keputusan. Malah yang ia khawatirkan DPRD bakal digugat Partai Golkar jika tidak meneruskan permintaan PAW anggota Fraksi Golkar yang dimintakan oleh partai itu.
“Memang DPRD digugat oleh Saudara Deddi Wijaya bersama DPD dan DPP Golkar. Sangat membingungkan. Biasanya gugatan itu apabila ada surat keputusan. Kalau itu tidak kami teruskan, kami akan digugat oleh DPP Golkar. Yang jelas, kami lakukan sesuai mekanisme, tapi itu hak Saudara Deddi Wijaya untuk menggugat,” ujar Didit.
Gugatan yang disampaikan Deddi Wijaya tersebut kata Didit, menyusul adanya surat dari DPD I Partai Golkar Babel soal permintaan PAW dan surat DPP Golkar yang menyetujui dilakukan proses pergantian anggota dewan atas Deddi Wijaya. Oleh karenanya, DPRD Babel telah meneruskan surat tersebut kepada Mendagri agar segera dilakukan proses PAW.
“Tapi ini akan kami serahkan kepada Sekwan (Sekretaris Dewan) dan Kabag Hukum. Tapi biasanya, gugatan itu bukan surat tapi keputusan. DPRD tidak membuat keputusan, yang membuat keputusan DPP Golkar dan DPD Golkar, kita hanya meneruskan saja. Maksud Pak Deddi ini apa, silahkan tanya ke Pak Deddi aja. Yang jelas, jika tidak kita teruskan ini bahaya karena surat dari DPP Golkar sudah ada untuk menyampaikan proses (PAW-red) tersebut,” tukas Didit.
Sementara itu, Deddi Wijaya kepada wartawan menyampaikan, surat gugatan yang dimasukannya ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 26 Mei 2017 lalu itu, memang terkait surat permintaan PAW dari DPD I Partai Golkar dan surat Ketua DPRD Babel tentang usulan pemberhentian dirinya selaku anggota dewan yang dikirimkan ke Mendagri.
“Kenapa aku menguggat, karena aku butuh kepastian hukum. Yaitu, langkah Ketua DPRD meneruskan surat tersebut sudah tepat atau belum. Karena aku hanya mempertahankan hak konstitusiku dan konstituen yang memilihku di Dapil Bangka Barat. Pengujiannya, harus diuji di pengadilan negeri. Dan sesuai undang-undang, menguggat surat itu harus melalui pengadilan negeri. Yang kugugat adalah perbuatan melawan hukum. Kalau surat keputusan baru melalui PTUN. Yang kugugat, Ketua DPRD dan Ketua DPD I Golkar Bangka Belitung,” kata Deddi.
Adanya surat persetujuan PAW DPP Golkar kepada DPRD Babel atas nama dirinya tersebut lanjut Deddi, berdasarkan usulan pergantian anggota dewan dari DPD I Golkar Babel. Versi dia, DPP bukan merekomendasikan PAW tetapi menyetujui usulan DPD I Golkar Babel.
“DPP hanya menyetujui usulan DPD I, bukan merekomendasikan adanya pemberhentian,” imbuhnya.
Sebelumnya, perihal PAW terhadap Deddi Wijaya ini sudah pernah dilayangkan oleh DPD I Golkar Babel dan KPU Provinsi Babel. KPU bahkan pernah menerbitkan surat keputusan pembatalan pelantikan Deddi Wijaya sebagai anggota DPRD terpilih sebelum dilantik pada 2014 silam, karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota dewan.
Deddi dianggap tak memenuhi syarat sebagai anggota dewan karena surat pernyataan tidak pernah dipenjara dengan ancaman hukuman diatas lima tahun yang dilampirkannya dalam berkas persyaratan calon anggota legeslatif, sedangkan dia pernah dipenjara.
Namun kemudian SK KPU tersebut digugat PTUN oleh Deddi dan dimenangkannya hingga tingkat kasasi ke MA.
“Kalau kita bicara substansi dari surat tersebut, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yaitu, menyatakan batal SK KPU terkait TMS (Tidak Memenuhi Syarat) lalu memerintahkan KPU agar mencabut SK yang menyatakan TMS,” katanya menganalisa.
Untuk diketahui, sejak terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Pemilu 2014, Didit Srigusjaya setidaknya sudah dua kali digugat anggotanya. Pada tahun 2013 silam, Didit pernah digugat eks Ketua DPRD Babel 2009-2013, Ismiryadi (Dodot) dan kali ini, digugat anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Babel, Deddi Wijaya.
Pada 2013 silam, Ismiryadi alias Dodot dari Fraksi PDIP menggugat keputusan Ketua DPRD Babel untuk meneruskan surat kepada Mendagri agar dilakukan PAW. Saat itu, PAW (Pergantian Antar Waktu) yang direncanakan tidak lama lagi, dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh karenanya, Dodot melayangkan gugatannya kepada DPD PDI Perjuangan Babel yang dikomandoi Rustam Effendi dan Didit Srigusjaya ini ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Tidak hanya DPD PDI Perjuangan Babel, DPP PDI Perjuangan, para pimpinan DPRD yakni, Ernawan Rebuin, HK Djunaidi dan Hamzah Suhaimi juga ikut terlibat menandatangani berita acara nomor 12 dan dikeluarkan surat nomor 13 tentang laporan usulan PAW anggota DPRD Babel juga menjadi tergugat.
Dalam gugatan yang disampaikan Dodot melalui kuasa hukumnya, Soleh dengan nomor W7.U1/875/At.01.65/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 tersebut, memohon agar pengadilan negeri mengabulkan gugatan perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2013/PN.PKP. Isinya, menggugat Ketua DPD PDI Perjuangan Babel sebagai tergugat I, DPP PDI Perjuangan sebagai tergugat II, para Wakil Ketua DPRD Babel sebagai tergugat III, Gubernur Babel sebagai tergugat IV serta Mendagri sebagai turut tergugat. (ron/1)

Comment

BERITA TERBARU