Dari 1.089 Rekomendasi BPK, 83,38 Persen Sudah Ditindaklanjuti

  • Whatsapp
Wagub Babel memimpin tindaklanjut rekomendasi BPK RI.(foto: iyas zi).

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah memimpin rapat terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2019, yang dihadiri beberapa dinas diantaranya Diskepora, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan.

Pertemuan itu, dilaksanakan di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Babel, Rabu (24/6/2020).

Dalam laporan inspektorat, di dalam penyelenggaraan pemerintahan Babel, baik pembangunan dan pelayanan publik, dari pihak BPK ada sebanyak 1.089 rekomendasi. Dengan penunggakan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel tidak mendapat WTP.

Persoalan tersebut, perlu diubah dan diselesaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pelayanan publik secara akuntabel di Lingkungan Pemprov Babel.

Baca Lainnya

Dari 1.089 rekomendasi, sebanyak 908 rekomendasi atau sebesar 83,38 persen telah ditindaklanjuti. Kemudian, yang belum sesuai dalam penindaklanjutannya sebanyak 181 rekomendasi atau sebesar 16,62 persen.

Sedangkan nihil untuk yang tidak ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti. “Diharapkan pada tahun 2020 ini dari angka 83,38 persen yang telah ditindaklanjuti, bisa ditingkatkan menjadi 85 persen,” harapnya.

Dari gambaran inspektorat pada laporan yang menjadi rekomendasi dari BPK terkait pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial dari penerima bantuan, kendala yang terjadi di lapangan adalah OPD pengampu belum melakukan sosialisasi, dan tidak melakukan monev (monitoring dan evaluasi).

Dengan berbagai permasalahan yang diungkapkan di dalam rapat, Wagub Abdul Fatah menargetkan dalam waktu seminggu agar segera diselesaikan. Mengingat rekomendasi dari BPK tersebut harus segera ditindaklanjuti baik temuan administrasi maupun temuan keuangan, karena akan berpengaruh terhadap opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(Khalimo/Adv/3).

Related posts