by

Dana Desa Dari Pusat Rp59,7 M

Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD), di ruang Bina Praja Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangka, Jum’at (18/1/2019).

Kepala Dinsospemdes Arman Agus dalam dalam kesempatan itu menjelaskan untuk dana desa tahun 2019 dapat dikucurkan dari pemerintah pusat sebesar Rp59.701.593.000, kemudian ADD tahun 2019 sebesar Rp66.496.817.500, bagian hasil pajak sebesar Rp4.972.492.000 dan bagian hasil retribusi sebesar Rp836.852.000.

“Selain dana tersebut, bantuan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 teruntuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp.100.000.000 per desa untuk 40 desa dari 62 desa yang ada,” kata Arman.

Menurut dia, realisasi serapan dari dana desa tahun 2018 per 17 Januari kemarin, pihaknya diminta untuk laporan dari seluruh desa, karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia akan mengaudit terhadap realisasi dana desa 2018.

“Alhamdulillah, kawan-kawan seluruh dari 62 desa telah menyampaikan semua dari realisasi dana desa 2018 yaitu pagu dana Rp.51.718.989.000. Dana tersebut kami bagikan dan kami belanjakan terhadap kegiatan seluruh yang ada didesa sesuai dengan Permendes Nomor 16 Tahun 2018,” katanya.

Masih kata Arman, untuk penyaluran ke rekening kas desa tahap 1-3 sebesar Rp51.718.989.000, belanja bidang pembangunan sebesar Rp42.419.527.855, belanja bidang pemberdayaan masyarakat Rp6.199.303.018, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Rp72.258.000 dengan total realisasi belanja sebesar Rp48.691.088.873 atau sebesar 94,15, dengan Silpa sebesar Rp.4.640.054.290.

“Nantinya lokasi dana desa yang akan dibagikan kepada 62 desa yang ada di Kabupaten Bangka, pembagiannya mempedomani dari peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan jumlah penduduk, daerah miskin, serta faktor lainnya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bangka yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Teddy Sudarsono dalam sambutannya menyampaikan terkait tujuan dari Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah melindungi, menguatkan dan memberdayakan desa agar lebih maju, mandiri dan demokratis.

“Semangat UU Desa dimaksud, guna memberi harapan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah dana yang telah yang dikucurkan kepada desa, baik yang bersumber dari dana alokasi desa, yang bersumber dari APBD, dan dana dari yang bersumber dari dana APBN, pendapatan asli desa, sumber pihak ketiga dan sumber-sumber lainnya ynag sah, dan tentunya menuntut adanya pengelolaan APBDes yang dikelola secara efektif, efisien, baik dan benar tentunya.” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengharapkan kegiatan sosialisasi yang digelar dapat memberikan motivasi dan manfaat bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. “Mari bersama kita wujudkan Kabupaten Bangka yang sejahtera dan mulia,” ajaknya.

Dikesempatan yang sama, Haryono Suyono, Konsultan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia selaku narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan daerah yang pertama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Saya pilih Kabupaten Bangka ini dan memenuhi undangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka. Kemudian nanti ke daerah-daerah lainnya. Para pakar akan berkeliling Indonesia untuk melihat dan menggerakkan terutama, bagaimana desa-desa ini, pada masa-masa yang akan datang mengembangkan pembangunan,”jelasnya.(2nd/rls/10)

Comment

BERITA TERBARU