Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Dana Desa 2021, Ada yang Beda

Oleh: Wahyu Budiarso, ASN Kanwil DJPb Prov. Kep. Babel
Oleh: Wahyu Budiarso, ASN Kanwil DJPb Prov. Kep. Babel

Dana Desa 2020 sukses tersalur 100%, dengan total Rp318 miliar masuk ke kas 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya hal ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi Bumi Serumpun Sebalai. Meski begitu, Pemerintah Desa (Pemdes) harus melakukan manuver perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di triwulan I. Tiada lain karena dampak pandemi Covid-19. Hal yang memang semestinya dilakukan, karena masyarakat saat itu membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Covid-19 telah merenggut pekerjaan masyarakat, menurunkan pendapatan masyarakat, dan berujung pada jatuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan mengalihkan prioritas penggunaan Dana Desa 2020 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dirasa langkah yang tepat. Konsekuensinya, beberapa kegiatan pembangunan di desa yang sudah direncanakan bahkan ditetapkan dalam APBDes di awal tahun terpaksa harus ditunda bahkan dihentikan/dibatalkan. Segala sumber daya termasuk Dana Desa dioptimalkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Lalu bagaimana Dana Desa 2021?. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa setidaknya mengubah beberapa ketentuan penyaluran Dana Desa 2020. Konsep penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tetap dipertahankan, karena mempercepat Dana Desa sampai di RKD. Namun demikian, Dana Desa tetap masuk dalam pencatatan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bagian dari Dana Transfer ke Daerah. 

Adapun perbedaannya antara lain: Pertama, Prioritas penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa masih diprioritaskan pada BLT Desa. Sedikit berbeda dengan 2020, karena pandemi Covid-19 sudah diketahui dan masih berlangsung, maka perencanaan dan penganggaran untuk BLT Desa dapat dilakukan sejak awal tahun. Dana Desa 2021 dapat diperhitungkan untuk kegiatan lain sesuai Prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) apabila masih terdapat Dana Desa setelah dikurangi alokasi untuk BLT Desa. BLT Desa 2021 akan diberikan selama 12 bulan sebesar Rp300 ribu per KPM. Seperti tahun lalu, sanksi juga akan dikenakan bagi Pemdes yang tidak melaksanakan BLT Desa. Pengecualian bagi Pemdes yang tidak terdapat calon KPM dan ditetapkan dalam Perkades.  

Lebih lanjut, Peraturan Dirjen  Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 mengatur alokasi paling sedikit sebesar 8

Diatas Footer
Light Dark