Dana Bantuan, Sudah Sesuai dengan Cita-cita Pembangunan Nasional?

  • Whatsapp
Jarir Idris
Demisioner ISBA Surakarta

Selama masa pandemi Covid-19, kegiatan bantuan sosial yang digelontorkan oleh para kalangan dan bertebaran, mulai dari pemerintahan sampai pada relawan sosial ada dimana-mana. Dari pintu ke pintu sampai ke jalan-jalan juga dilaksanakan. Ini adalah sisi positif yang terbentuk, karena kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri. Roda ekonomi mengadat, menyebabkan berjuta rakyat kelaparan, banyak buruh terkena PHK, hingga para pengusaha terancam gulung tikar karenanya. Kondisi seperti ini tidak hanya mengandalkan pemerintah sebagai eksekutor belaka, namun juga seluruh stake holder yang berperan didalamnya.

Pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah untuk membantu rakyatnya dengan mendapatkan 600  ribu rupiah per KK selama tiga bulan. Berbagai ormas dan juga relawan turut membantu gerakan peduli kemanusiaan tersebut. Tangis haru dari para penerima pun banyak dipublikasikan. Hanya saja, disini perlu untuk kita koreksi bersama, apakah pemberian bantuan tersebut benar bisa menolong masyarakat hingga akhir pandemi? Atau hanya momentum pemangkasan anggaran negara belaka, yang sengaja dipolitisir untuk kepentingan sesaat?

Read More

Berdasarkan Perpres Nomor 54/2020 pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 mengatur bahwa anggaran pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 1,760 triliun, sedangkan anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2,613 triliun. Berbagai kementerian dan lembaga negara dipangkas besar-besaran untuk menanggulangi Covid-19. Langkah pemerintah dalam menanggulangi pandemi tampaknya belum begitu tepat.

Jika menggelontorkan dana sebesar itu hanya dengan dalih untuk bertahan hidup, tentunya masyarkat harus  pailit dalam memanfaatkan nominal yang jauh dari kebutuhan pokok sehari-hari. Jika dihitung secara ringan, contoh dalam satu keluarga mempunyai anggota tiga saja, dalam sehari tiga kali makan mereka harus mengeluarkan uang sebesar tiga puluh ribu rupiah, maka kalau kita kalikan tiga puluh hari, tentu jauh panggang daripada api. Belum lagi kebutuhan lainnya dalam hidup. Misalnya pembayaran iuran sekolah yang masih tetap jalan, tagihan listrik, sampai pada kenaikan iuran BPJS yang membingungkan.

Ini membuktikan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Dimana pembukaan UUD 1945 jelas dalam naskahnya yang berbunyi “..Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut. Seharusnya, pemerintah tidak hanya mencekoki rakyat hanya dengan bantuan materil belaka tanpa adanya suatu hal untuk memberikan solusi. Ketika nantinya bantuan tersebut habis sebelum masanya, maka akan terjadi masalah baru. Ditambah lagi jika masa pandemi juga belum usai selama tiga bulan dari waktu yang diprediksi, maka tidak menutup kemungkinan defisit anggaran negara akan terjadi. Kita tidak menginginkan krisis moneter 97/98 terjadi lagi. Hal ini perlunya pemikir dan penggerak yang cerdas untuk mengentaskan kasus ini.

Ketika kita mengacu pemberian bantuan pandemi pada masa pemerintahan saat ini, tentunya tidak untuk pertama kalinya hal itu dilakukan. Karena sebelumnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah ada pemberian bantuan kepada masyarakat yang disebut dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau Cash transfers. Hanya saja, kali ini pemberian itu dengan kemasan yang sedikit berbeda karena bersamaan dengan pandemi Covid-19.

Setidaknya, ketika membantu dengan nominal yang minim untuk kebutuhan keluarga, patutnya juga memberikan solusi pemanfaatan anggaran tersebut. Sehingga menjadikan rakyat untuk hidup mandiri sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Disertai dengan menawarkan progam untuk mengentaskan kemiskinan kembali dalam bingkai pandemi. Tidak lantas hanya menyalurkan bantuan tanpa peduli dengan anggaran yang sudah dikeluarkan.

Menimbang mashlahah (manfaat) dan mudhorot (kerugian) nya bagi keberlangsungan nyawa rakyat adalah tugas yang dibebankan sepenuhnya kepada para wakil rakyat untuk menjalin solidaritas dan sinergitas  di era COVID-19. Tidak lantas berleha-leha dalam angan-angan belaka, tanpa peduli dengan kondisi ekonomi negeri. Masalah ekonomi dalam pandemi adalah masalah seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja. Hampir tiga per empat dunia terkena dampaknya. Jika mereka bisa bangkit kembali, tentunya kita bisa. Apa gunanya dahulu study banding kalau tidak menerapkan ilmunya.

Belum lagi penyaluran dana bantuan yang juga membutuhkan integritas yang tinggi. Bukan hanya keluarga maupun kolega saja yang menjadi prirotas, namun harus sesuai dengan mandat yang diberikan. Jangan menyelewengkan penggunaan hak, karena itu menyalahi amanah dan sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Sebagai rakyat yang cerdas, kita harus berpikir keras bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Tidak hanya menunggu seperti aparatur sipil negara yang sudah pasti tanggal gajinya. Mencari solusi bersama untuk mengentaskan krisis ekonomi yang sudah nampak bayangannya meskipun belum tampak wujud aslinya. Dan tentunya kita tidak pernah menginginkan krisis ekonomi terjadi lagi.

Untuk memandirikan ekonomi rakyat, tidak hanya dilakukan pada meja diskusi saja. Melainkan harus observasi lapangan untuk mendapatkan data yang valid sebagai dasar pertimbangan. Pemberian bantuan tidak hanya materil belaka, namun pembangunan moril juga diperlukan. Meskipun pemerintah mengintruksikan #Dirumahsaja, tidak lantas menyerah dengan keadaan. Masih banyak cara untuk tetap menjalankan roda ekonomi. Apalagi di zaman yang serba online, dimana segala sesuatu bisa dapat diakses dari rumah, kehidupan bisa berjalan dengan normal dengan smartphone dalam genggaman.

Hidup jangan bergantung kepada bantuan siapapun, karena hasil usaha sendiri tentunya lebih nikmat dari segalanya. Walaupun seadanya, namun terasa mewah. Meskipun tidak seberapa, tapi serasa indah. Jangan buru-buru menggunakan dana bantuan untuk kehidupan, karena khawatir tagihan yang lain akan dinaikkan. Mari sama-sama membantu tanpa menciderai.

Dari ulasan yang cukup panjang lebar di atas, apakah dana bantuan yang digelontorkan sudah sesuai dengan cita-cita pembanguan nasional ? (***).

JustForex

Related posts