Dampak Penambahan Urun Biaya & Selisih Biaya Pada Layanan BPJS Kesehatan

  • Whatsapp

Oleh: Yulius Tiranda
Analis Kebijakan Setda Kabupaten Bangka Barat

Per tanggal 14 Desember 2018 yang lalu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan dan telah diundangkan sejak tanggal 17 Desember 2018. Peraturan itu seyogyanya adalah pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Namun, meskipun PMK tersebut sudah diundangkan, belum ada kepastian kapan peraturan ini akan diterapkan kepada masyarakat.

 

Dilansir dari laman berita www.viva.go.id, penerapan peraturan di atas masih menunggu kajian dan usulan dari berbagai stakeholder. Seperti yang disampaikan oleh Kabiro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo, saat ditemui oleh awak media hari senin (28/1/2019) kemarin. “Saat ini sedang dalam proses, jadi beberapa minggu lalu, ini baru diusulkan penetapan jenis pelayanannya yang diusulkan dari berbagai stakeholders, dan nanti akan dikaji,” ujarnya.

 

Menurut Sundoyo, Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dikaji oleh tim yang unsurnya terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), dan akademisi dan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi lainnya sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru kedepannya.

 

Misteri tentang pemberlakuan peraturan itu ramai diributkan oleh masyarakat yang khawatir akan berdampak kepada ketidakmampuan masyarakat untuk membayar selisih biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

 

Jika melihat skema yang ditetapkan oleh pemerintah, kedepan masyarakat akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000 per satu kali kunjungan di Rumah Sakit Kelas A dan B, sedangkan bagi masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Kelas C, D, dan klinik utama hanya dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per satu kali kunjungan. Frekuensi kunjungan tersebut dibatasi maksimal hanya 20x kunjungan dengan jangka waktu 3 bulan dengan biaya maksimal penambahan sebesar Rp350.000 per pasien.

 

Sedangkan untuk pasien rawat inap, akan dikenakan biaya sebesar 10% dari total biaya yang ditanggung peserta BPJS dengan biaya total maksimal sebesar Rp30.000.000 per pasien. Peraturan tersebut tidak berlaku bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, peserta JKN yang didaftarkan pemerintah daerah, dan peserta pekerja/keluarga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

 

Dampak Positif

Ada beberapa dampak positif yang dihasilkan jika peraturan ini diterapkan kepada masyarakat, diantaranya: 1) Pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan kedepan akan lebih sehat mengingat saat ini anggaran biaya dan belanja BPJS Kesehatan sudah mendekati defisit, sehingga perlu diatur regulasi baru yang lebih masuk akal dan tidak memberatkan satu sama lain; 2) Dapat meminimalisir penyalahgunaan pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan mutu, biaya dan resiko moral (moral hazard) para peserta BPJS kesehatan itu sendiri; 3) Mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maupun tenaga medis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti pungutan lain diluar tanggungan BPJS atau menghilangkan beberapa jenis obat-obatan yang seharusnya ditanggung oleh BPJS kesehatan; 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima dan tepat sasaran. Karena dengan meningkatnya biaya layanan BPJS akan berdampak terhadap kualitas yang diberikan oleh para jasa medis yang berada di klinik dan rumah sakit.

 

Dampak Negatif

Jika ada dampak positif tentu ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat diberlakukannya peraturan ini, diantaranya: 1) Banyak muncul masyarakat yang tidak membayar/menunggak. Karena kita tahu, dengan peraturan sebelumnya saja yang hanya mewajibkan masyarakat membayar dengan biaya minimal, banyak terjadi penunggakan tagihan yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi jika biaya pelayanan BPJS kesehatan dinaikkan; 2) Pemerintah akan dianggap tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; 3) Pemerintah akan kesulitan meningkatkan angka kesehatan terutama kepada 100 Kabupaten/Kota Prioritas dengan 10 Desa prioritas yang dirilis oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2017, dimana Kabupaten Bangka Barat dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam 100 Kabupaten/Kota Prioritas tersebut.

 

Saran Kebijakan

Sebagai analis kebijakan, Penulis dapat memberikan masukan dan saran kebijakan kepada pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan pengelola BPJS Kesehatan, yaitu: 1) Pemerintah bersama dengan para stakeholder sebaiknya mengkaji peraturan ini lebih mendalam agar penerapan peraturan ini tidak memberatkan bagi masyarakat jangan sampai pemerintah grasa grusu dalam mengambil sebuah kebijakan; 2) Pemerintah dapat mengikutsertakan para Analis Kebijakan yang ada di Kementerian/Lembaga/Daerah sehingga tercipta hasil rekomendasi kebijakan yang evidence based dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Jika nantinya, peraturan ini memang harus diterapkan kepada masyarakat agar kiranya dapat membenahi sistem dan pelayanan yang diberikan oleh para pelaku jasa medis dan penyelenggara layanan kesehatan (BPJS) secara prima, professional dan tidak tebang pilih.

 

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa yang ingin dicapai oleh para pendiri bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dapat segera terwujud. Amin! Wallahua’lambissawab.(***).

 

Related posts