by

Dalam Rakor Kadishub se-Indonesia, Wagub Babel Curhat Soal Kewenangan Daerah

Rapat Koordinasi Teknis Kepala Dinas Perhubungan se-Indonesia yang digelar di Swissbell Hotel, Pangkalpinang, Kamis (8/11/2018). (foto: Nurul Kurniasih)

PANGKALPINANG – Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Abdul Fatah mengeluhkan masih adanya beberapa kewenangan yang sebetulnya sudah diserahkan ke daerah secara undang-undang, tetapi belum diserahkan pemerintah pusat sepenuhnya. Hal ini, kata dia, membuat daerah kesulitan untuk melaksanakan kewenangan tersebut yang ia contohkan soal transportasi udara.

“Masih ada kesan pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan. Khususnya ke-bandarudaraan dalam undang-undang itu tidak ada disebutkan peran pemerintah provinsi, tapi penanganan kecelakaan penerbangan, penanganan keluarga korban, proses itu ada di pemerintah daerah,” kata Fatah dalam Rapat Koordinasi Teknis Kepala Dinas Perhubungan se-Indonesia yang digelar di Swissbell Hotel, Pangkalpinang, Kamis (8/11/2018).

Dalam rakor yang dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Perhubungan, dia berharap adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dapat disamakan, sehingga ada sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi tema yang diusung adalah upaya penguatan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang perhubungan.

“Selain itu terkait perizinan kendaraan khusus wisata, saat ini juga masih dikelola pusat, yang semestinya bisa didelegasikan di daerah, agar lebih efektif efisien dan cepat. Perlu dilakukan penyesuaian aturan antara peraturan yang lama dengan yang baru di bidang perhubungan, sehingga tercipta sinkronisasi regulasi dan sinergisitas, sehingga semua berjalan dengan maksimal,” saran Fatah.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi, mengakui memang terdapat beberapa kewenangan yang dialihkan ke pemerintah pusat dan tidak ada kewenangan pemerintah provinsi pada sub urusan penerbangan.

“Akan tetapi kami minta semuanya bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap moda transportasi ini untuk keselamatan dan kepentingan bersama. Melalui rakor ini juga saya harapkan terjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam bidang transportasi dan perhubungan,” kata Cris Kuntadi. (nov/10)

Comment

BERITA TERBARU