DAK dan DAU Babel Anjlok

  • Whatsapp

DPRD Konsultasi ke Kemenkeu
TAPD Diminta Beberkan Belanja Rill

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) sepertinya pada tahun 2018 akan sulit membagi penggunaan anggaran belanja dan pendapatan daerah. Pasalnya, transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Babel, menurun drastis.
DAU yang semula diperkirakan akan diterima Provinsi Babel sebesar Rp1,80 triliun, ternyata hanya bakal terealisasi Rp1,018 triliun. Demikian juga DAK, pemerintah daerah semula berharap mendapat kucuran dana pusat dikisaran angka Rp500 miliar lebih, namun hanya akan terealisasi sekitar Rp400 miliar lebih.
Hal ini seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi kepada wartawan, Rabu (8/11/2017). Menurutnya, ada kebingungan untuk menutup defisit anggaran belanja akibat dari pengurangan dana dari pusat tersebut. Karena itu ia menilai RKUA-PPAS dalam APBD Babel yang tembus diangka Rp3 triliun, merupakan postur Belanja yang terlalu muluk-muluk.
Amri menyarankan perlu ada perampingan dan beberapa program yang harus dipangkas agar APBD Babel tidak terjadi defisit. Beberapa pemasukan anggaran dari pusat pun, harus dilakukan pergeseran perencanaan. Terlebih Peraturan Presiden (Perpres) menyangkut APBN 2018, telah menetapkan target Dana Perimbangan juga menurun.
“Seperti DAU kita menurun, diperkirakan Rp1,80 triliun hanya dapat Rp1,018 triliun. DAK kita hanya penunjukan, reguler yang rutin kita dapati pada tahun ini tidak dapat. Selain DAU, DAK juga jauh dari harapan. Sebelumnya pemerintah daerah berharap DAK dari pusat dapat berada dikisaran angka Rp500 lebih miliar. Namun realisasinya hanya sekitar Rp400 lebih miliar,” katanya.
“Untuk itu kita akan konsultasi ke Kemenkeu, kita harap perhitungan DAU itu ada parameter tambahan luas wilayah laut. Ternyata hasilnya tidak terlalu signifikan bertambah. Tapi DAU sesuai dengan sasaran pendapatan nasional. Kondisi APBN terbatas. Kita harap pada APBNP dievakuasi kembali dan meningkat,” tambah Amri.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengupayakan pendapatan lain untuk Belanja Daerah, misalnya dari sektor pertimahan. Dengan besaran bagi hasil dalam hal royalti di sektor timah, menurutnya akan mendapatkan keuntungan lumayan, dan diharapkan ada peningkatan bagi hasil ke daerah.
“Sementara PAD (Pendapatan Asli Daerah), menurut TAPD betul-betul menampilkan target maksimal. Bisa diterbitkan sesuai kondisi masyarakat ini tidak bisa ditetapkan dengan target tinggi. Serealistis mungkin sesuai dengan kemampuan masyarakat,” tukasnya.
Amri menginformasikan, KUA-PPAS Bangka Belitung tahun 2018 saat ini mendekati final penetapan di DPRD. Penetapan itu tinggal satu kali pembahasan lagi dan dijadwalkan Senin mendatang akan langsung dilakukan nota kesepahaman (MoU).
Sejauh ini, kata dia, plafon anggaran sementara Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung diangka Rp3 triliun. Sementara, pendapatan murni hanya di angka Rp2,6 triliun, sehingga defisit dana sekitar Rp400 milliar. Untuk itu, politisi PPP ini meminta TAPD yang dikomandoi Sekda Babel, Yan Megawandi memformat RAPBD berdasarkan kemampuan rill pemerintah.
“Pendapatan murni berkisar Rp2,6 triliun, defisit Rp400 milliar. Kita minta TAPD untuk memformat RAPBD berdasarkan kemampuan real daerah. Kita prediksi kemampuan rill itu berkisar diangka Rp2,7 – 2,8 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, ditambahkan Amri nantinya saat RAPBD akan ada pemangkasan Rp200 miliar. Akibatnya beberapa program yang belum menjadi prioritas atau tidak diprioritaskan, terpaksa dipangkas. Pemprov harus mendahului belanja wajib agar tidak defisit anggaran.
“Yang akan dipangkas program belum prioritas. Mendahului belanja wajib, belanja dasar barulah belanja yang dianggap tidak wajib. Hibah-hibah nomor kesekian,” tukasnya.
Legislator dapil Kabuapten Bangka ini menyebutkan, bayangan DPRD Babel murni kemampuan daerah hanya diangka Rp2,7 – 2,8 triliun. Dengan Pendapatan Daerah Rp2,6 triliun, maka besaran silva dapat ditargetkan berkisar Rp260 milliar dari 10 persen APBD Babel.
“PPAS wajar dibesarkan, karena mengerucutkan program prioritas gubernur. Nanti RAPBD berikutnya disepakati bersama Komisi, OPD dan apabila ada item kegiatan tidak disetujui ada peluang menggantikan di PPAS. Ini bukan pendapatan, tapi penghematan, kegiatan tidak terlaksana dan realisasi anggaran. DPRD tidak ingin membuat postur APBD muluk-muluk, membebankan daerah sehingga kegiatan banyak tidak dibayar dan butuh realisasi. Menjadi pressure kita agar TAPD membeberkan belanja real,” tutup Amri. (ron/1)

Pos terkait