CV Srikandi Sakti & Karya Lestari Diblacklist

  • Whatsapp

Tak Sanggup Menyelesaikan 4 Proyek di Bangka
Dua Kontraktor Lain Dikenakan Denda

Panca Pujayadi

SUNGAILIAT – Lantaran empat proyek pembangunan pemerintah tahun 2017 di Kabupaten Bangka diprediksi tidak selesai dikerjakan hingga akhir tahun, membuat dua perusahaan kontraktor diblacklist atau masuk dalam daftar hitam oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.
Dua perusahaan kontraktor itu yakni CV Srikandi Sakti yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 91 Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan NPWP: 03.182.855.1-315.000 dan CV. Karya Lestari beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Jati No. 30 Sungailiat Bangka nomor NPWP: 01.880.586.1-308.000.
CV Srikandi Sakti tidak dapat menyelesaikan dua paket pekerjaannya yakni dalam proyek pembangunan Labolatorium Rumah Sakit Eko Maulana Ali di Belinyu menggunakan DAK Fisik senilai penawaran terkoreksi Rp1.105.000.000,00 dengan pagu/HPS Rp1.296.875.000,00 dan Pembangunan Jalan Jurusan Cengel ke Bokor di Kecamatan Pemali dengan nilai penawaran Rp1.940.441.000,00 dari pagu/HPS Rp2.494.060.000,00.
Sedangkan CV. Karya Lestari harus diblacklist karena tidak dapat menyelesaikan pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Paya Benua I dan II di Kecamatan Mendo Barat dengan penawaran terkoreksi Rp881.500.000,00 dari pagu Rp1.043.756.000,00. Serta Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Air Petaling I dan II di Kecamatan Mendo Barat dengan pagu Rp1.300.000.000,00, namun ditawarkan hanya senilai Rp1.059.165.000,00 dalam penawaran terkoreksi.
Empat paket proyek “gagal” ini menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kabupaten Bangka. Karena itu dua perusahaan yang menjadi rekanan tersebut harus mendapat sanksi setimpal yakni masuk dalam daftar hitam (tidak dapat mengikuti lelang dalam jangka waktu tertentu), dengan pertimbangan telah merugikan masyarakat dan daerah sebab penggunaan infrastruktur menjadi tertunda.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, Panca Pujayadi mengatakan, diblacklistnya dua perusahaan itu lantaran empat proyek yang didanai APBD dan DAK tersebut hingga kini belum selesai dikerjakan kontraktor.
Panca memastikan proyek yang pengerjaannya tidak selesai ini akan diputus kontraknya secara sepihak karena melanggar kontrak.
“Kelihatanya untuk pembangunan Laboratorium Rumah Sakit Eko Maulana Ali kondisi fisik saat ini baru 40 persen dan hari ini putus kontrak. Tidak mungkin diperpanjang lagi karena tidak mungkin selesai. Khusus untuk laboratorium dendanya 6 hari dari tanggal 14 sampai dengan hari ini (kemarin-red),” kata Panca kepada Rakyat Pos, Rabu (20/12/2017) di ruang kerjanya.
Selanjutnya untuk pembangunan jalan dari Pohin ke Cenggel salah satu yang akan putus kontraknya karena sampai saat ini kondisi fisik baru mencapai sekitar 50 sampai 60 persen.
Panca menjelaskan jika habis kontrak, kontraktor masih dikasih batas waktu 50 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Tetapi sekarang tidak bisa lagi karena batas penggunaan anggaran sudah habis. Hanya untuk proyek dari DAK masih bisa diberikan tenggang waktu 50 hari.
Sedangkan pengerjaan rehabilitasi sedang Puskesmas Sungailiat dengan nilai Rp860.000.000,00 oleh perusahaan Sejati Mitra Abadi dan Jembatan Kayu Sungai Menduk di Mendo Barat yang dikerjakan CV Rebo Maju Berdikari senilai Rp348 juta, diperkirakan selesai dikerjakan. Tetapi, kedua perusahaan itu juga tetap dikenakan denda karena sudah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan.
Menurut Panca, salah satu faktor tidak selesainya proyek ini karena rekanan yang tidak sanggup.
“Seperti contoh pengerjaan di Air Petaling sudah ditambah 50 hari masih tidak selesai dan labolatorium juga tidak selesai. Padahal uang muka sudah diberi tapi pengerjaan belum juga selesai. Untuk itu perusahaan tersebut harus diblacklist karena proyek yang tidak selesai pasti akan diblacklist,” tegasnya.
Lebih lanjut Panca menuturkan, untuk empat paket proyek yang tidak selesai ini, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka sudah meminta investigasi khusus dari BPKP.
“Untuk irigasi BPKP sudah mengaudit semua mulai dari proses lelang, DIPA sampai dengan alasan mengapa putus kontraknya. Sedangkan untuk labolatorium setelah putus kontrak baru kita akan menyerahkan berkas ke BPKP untuk diperiksa,” bebernya.
Panca mengakui, untuk empat kasus proyek gagal ini pihaknya sudah melayangkan surat ke BPKP guna melakukan investigasi khusus, tetapi karena terbatasnya anggaran BPKP hanya bisa membantu investigasi audit mendesak dan harus ada surat dari bupati.
“Semua sudah dilaksanakan. Untuk empat paket ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah dibantu tetapi masih tidak bisa,” tukasnya.
Saat disinggung terjadinya proyek “gagal” ini akibat penitia pelelangan atau pokja salah memilih kontraktor? Panca menjelaskan bahwa semua proyek dilelang secara terbuka.
“Lelang ini ada aturannya tidak bisa menggugurkan. Kalau digugurkan malah kita akan dituntut. Walaupun mereka mau tawar berapa, yang penting administrasi mereka lengkap dan sesuai prosedur. Aturan lelang tidak seperti dulu lagi, ditawar setengah dari situpun yang penting administrasi lengkap bisa dipertanggungjawabkannya tetap menjadi pemenang lelang. Ini menjadi kelemahan dan keempat kontraktor proyek ini semua banting harga,” pungkasnya menyesalkan. (snt/1)

Related posts