COVID-19 dan Kontroversial Pasal 27 PERPPU No 1 Tahun 2020

  • Whatsapp
Delviero Naufal
Ketua Kajian Hukum DPC PERMAHI BABEL / Mahasiswa FH UBB

Semejak pertengahan bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Hingga saat ini, korbannya semakin bertambah dengan pesat. Korban yang terpapar COVID-19 ini, dalam satu hari bisa menginjak angka ratusan orang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan Physcal Distancing dalam kehidupannya.

Dikarenakan banyaknya korban dari COVID-19 ini, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020.  Salah satu dasar terbitnya Perppu ini memberi fondasi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Seperti, mengalokasikan anggaran belanja negara untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Read More

Ada beberapa alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, seperti: Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

 

Perppu No 1 Tahun 2019 Ad Hoc atau Permanen?

Perppu memang bersifat ad-hoc, tetapi dalam Pasal 22 ayat (2) dikatakan “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”. Artinya, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Yang dimaksud dengan “persidangan berikut” menurut penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Jadi, pembahasan Perppu untuk di DPR dilakukan pada saat sidang pertama DPR dalam agenda sidang DPR setelah Perpu itu ditetapkan untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR. Tergantung dari DPR, apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR, maka Perppu ini akan dicabut atau dibatalkan. Yang akan menimbulkan persoalan hukum adalah apabila DPR menyetujui, maka Perppu menjadi UU bersifat permanen, sedangkan tujuan dan  maksud Perppu diterbitkan untuk jangka waktu sementara (ad hoc).

Related posts