Cidera Demokrasi Lokal (Refleksi Kritis: Kekerasan atas Gerakan Intelektual di Babel)

  • Whatsapp

Oleh: Rendy Hamzah
Penggiat Studi HAM & Demokrasi Lokal UBB, Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Kep.Babel (2014-2019)

Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan aktivitas kekerasan yang sempat mengejutkan publik di bumi Serumpun Sebalai. Berbagai potret, gambar dan video amatir tampak memperlihatkan berbagai tindakan represif dan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada adik-adik mahasiswa yang tersebar luas di berbagai grup Whatsupp dan media sosial publik (lihat Rakyatpos, 4/5).

Tak pelak, muncul berbagai sikap dan ekspresi kekecewaan publik atas tindakan kurang humanis dari para aparat negara tersebut. Termasuk yang begitu mempersoalkan bagaimana bisa tindakan kekerasan represif dan kurang demokratis terbiar begitu saja berlangsung di depan mahligai kebanggaan rakyat negeri Serumpun Sebalai, yaitu gedung wakil rakyat DPRD Babel. Padahal, beberapa rentetan demonstrasi dan gerakan politik mahasiswa sudah biasa dilakukan selama ini, dan nyaris tak pernah menghadirkan gerakan kekerasan apalagi pengrusakan oleh mahasiswa.

Tulisan ini lahir dari rahim kegelisahan mendalam menyoal tindakan represif aparat terhadap adik-adik mahasiswa/mahasiswi yang harus terluka dan dilarikan ke rumah sakit ketika menyuarakan aspirasi mereka. Yang pasti, memperlakukan para kelompok intelektual kampus yang masih muda dan belia tidaklah elok disamakan dengan memperlakukan para penjahat kriminal atau teroris yang bermental perusak. Apalagi konteksnya terjadi di negeri Laskar Pelangi.

Bagaimanapun juga, tindakan represif dengan, dan atas alasan apapun tidak bisa dibenarkan, terlebih sebagai aparat keamanan sipil, mereka selama ini digaji dan dibiayai dari ‘tetesan keringat’ rakyat membayar pajak, termasuk untuk membiayai tameng, senjata dan lencana berharga yang mereka bangga.

Peristiwa kekerasan kepada mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam berbagai aliansi kemahasiswaan baru-baru ini, menjelaskan kembali bahwa polisi kita belum juga humanis. Praktik kekerasan aparat keamanan yang mewarnai ruang-ruang demokrasi politik kewargaan tersebut kembali mengingatkan publik bahwa ada ‘kultur yang sakit’ dalam mental aparatur pelayan masyarakat. Padahal Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sudah menegaskan berkali-kali komitmennya dalam beberapa tahun terakhir agar Polisi lebih humanis dan profesional (Kompas, 7/2016).

Disamping itu, kita tentu juga menyesalkan bagaimana bisa para Pimpinan DPRD Babel memiliki sensitifitas yang rendah, sekali seolah tak paham sama sekali tentang agenda dan situasi lokal terkait aksi demonstrasi yang akan dilakukan. Ironisnya, entah secara kebetulan atau di sengaja, Gedung DPRD justru kosong, karena para wakil rakyat justru berpelancong ke berbagai penjuru negeri di tengah situasi kita yang selama ini notabene selalu mengeluh defisit anggaran, aneh memang!

Ekspresi Politik Kewargaan
Pada dasarnya, ada berbagai macam model, cara dan strategi yang menjadi pilihan warga dalam mengekspresikan berbagai sikap politiknya. Salah-satunya yaitu melalui aksi demonstrasi dan aksi turun ke jalan yang dianggap sebagai salah satu jalan alternatif dari sekian banyak jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyuarakan berbagai aspirasi, protes, kepentingan dan naluri keadilan yang acapkali tidak mendapatkan atensi serius oleh para penyelenggara kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Lantas, apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa beberapa waktu yang lalu merupakan gerakan politik kewargaan sebagai wujud representasi dari gerakan masyarakat sipil (civil society) dalam mengintermediari kepentingan rakyat, khususnya terkait refleksi Hari Pendidikan Nasional, dan juga Hari Buruh. Bagaimanapun juga, mahasiswa merupakan komunitas intelektual yang begitu setia dalam merepresentasi kepentingan rakyat. Mahasiswalah sosok terdepan yang akan bersuara lantang ketika terjadi pembusukan demokrasi melalui praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan selama ini, hingga tak heran ada yang rela melakukan aksi jahit mulut sebagai refleksi protes kebijakan negara, dan bahkan ada yang rela ikut aksi menyemen kaki bersama warga Kendeng Jawa Timur sebagai aksi protes melawan kesewenang-wenangan negara yang terlalu terjebak dalam hasrat kapitalisme pengusaha (baca: Semen versus Samin, 2017.)

Kultur yang Sakit
Memaknai demokrasi tentu jangan sampai membuat kita terjebak dalam nalar-nalar proseduralistik semata, akan tetapi harus mampu meretas ke dalam tafsir yang lebih substansial dan mendalam. Salah satunya yaitu bagaimana negara mampu menjamin setiap warganegara dapat mengungkapkan ekspresi kewargaannya secara humanis dan demokratis. Nah, persoalan mendasar yang acapkali mendera demokrasi kita selama ini yaitu masih ada saja praktik-praktik demokratis bernegara justru dirusak oleh sekelompok oknum yang lebih memilih jalur kekerasan dalam aktivitasnya bernegara.

Menyitir ungkapan John Locke, negara pada hakikatnya merupakan suatu badan dan organisasi hasil dari kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, maka negara yang dibentuk oleh warganya harus dijaga dari segala kemungkinan yang mengancam dan melemahkan tujuan kita bersama. Nah, apa yang dilakukan adik-adik intelektual kampus baru-baru ini, sama sekali bukanlah bentuk demokrasi anarkisme yang bisa mengancam stabilitas dan keutuhan negara ini, terlebih sampai merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pasti, gerakan intelektual tersebut sebagai wujud ekspresi mahasiswa sebagai kelompok penekan dan pendorong agar standar pengelolaan negara semakin berkualitas.

Jadi, terkait ekses kekerasan yang dilakukan oleh penyelenggara otoritas keamanan belum lama ini tentu mengundangkan berbagai stigma ‘pedas’ publik terhadap ekosistem aparat kepolisian, misalnya muncul pertanyaan, benarkah mereka sebagai pelindung dan pengayom rakyat? Apakah salah satu yang menjadi prasyarat penting menjadi aparat kepolisian mesti memiliki mental dan naluri kekerasan?

Seharusnya, menurut Penulis standar pengelolaan mental dan emosi kepolisian publik harusnya lebih bermutu tinggi, terlebih menghadapi dinamika masyarakat kita yang terus berubah. Sudah saatnyalah menghilangkan ‘watak represif’ gaya Orde Baru yang begitu terbiasa membungkam bahkan memukul siapa saja yang bersuara lantang. Saling dorong-mendorong adalah fenomena biasa dalam demonstrasi, jadi tak usah cepat emosional. Ini bukan lagi rezim Orde Baru yang rela menghalalkan segala cara dalam menjaga wibawa negara.

Kini, sudah saatnya kultur yang terbangun di institusi kepolisian kita benar-benar tertib pada nilai-nilai positif hukum. Jadi, penting sekali bagi kita semua untuk merajut serius kultur sehat yang lebih humanis. Sebagaimana menurut perspektif Profesor Mudji Sutrisno bahwasanya kultur yang sehat itu bagaikan ‘oksigen’ bagi nafas anggota komunitas yang lebih berkeadaban, yang serius dan sepenuh hati menjunjung tinggi keakraban dan keadilan dalam hukum. Bahkan relevan dan mendesak sekali untuk segera mewujudkan model kepolisian sipil yang benar-benar demokratis, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh David Bruce dan Rachel Neild (lihat: The Police that we want, dalam Mardjono Reksodiputro , 2013) yang menjelaskan urgensi dari model kepolisian yang demokratis yang harus jadi ciri pendidikan kepolisian di tanah air.

Potret Buram Derajat Demokrasi Lokal
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pihak di elit birokrasi pemerintahan, lingkungan kampus, praktisi begitu puas dan berbangga dengan capaian indeks demokrasi lokal di Babel yang terus berhasil mengalami tren peningkatan, dan bahkan dalam tiga tahun terakhir sempat masuk dalam peringkat 2 besar terbaik nilai indeks capaian demokrasi lokal di tingkat Nasional. Nah, peristiwa eksalasi kekerasan baru-baru ini tentu sangat mencoreng citra sekaligus menciderai demokrasi lokal di Babel. Bagaimanapun juga, tentu kita sangat menyayangkan derajat demokrasi lokal yang terus dibangga-bangga pemerintah daerah akhir-akhir ini, harus terciderai oleh perilaku berlebihan yang dianggap tidak menggambarkan nilai-nilai demokratis.

Jika begitu, tentu Penulis sangat sepaham dengan kegelisahan seorang pemerhati dan penggiat budaya Melayu Babel; bung Ahmadi Sofyan (salah satu media lokal; 4/5) yang menganggap bahwa arogansi yang dilakukan aparat Polda Babel beberapa waktu yang lalu sudah mengangkangi nilai-nilai kemelayuan di Bumi Serumpun Sebalai. Tentu saja, para elit aparat kita mestinya sudah menyadari betul bahwa watak intelektualitas mahasiswa di bumi Serumpun Sebalai tidaklah sama dengan mobilitas kekerasan yang begitu gampangan tersulut emosi dan amarah sebagaimana yang kerap berlangsung dalam kegiatan demonstrasi di sejumlah daerah lain di Indonesia.

Terakhir, mudah-mudahan kedepannya, para penegak hukum di kepolisian bisa lebih piawai dan humanis lagi dalam menjalankan tugas pelayanan dan penegakan hukum, sembari juga selalu berpikir dan bekerja keras untuk mengembalikan marwah kepolisian yang mencintai masyarakat. Ini semua tidak terlepas dalam ikhtiar menunaikan janji bakti Kepolisian sebagai institusi yang setia dan sepenuh hati menjadi Pelayan, Pengayom, serta Pelindung masyarakat. Semoga.(***).

Related posts