Cegah Korupsi, PN Tanjungpandan Canangkan Zona Intergritas WBK

  • Whatsapp
Pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Belitung menandatangani komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi.(foto: dodi)

Target 2025, Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional

TANJUNGPANDAN – Dalam upaya pencegahan praktik korupsi dilingkungan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, instansi ini, mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Komitmen tersebut, ditandatangani seluruh Hakim, PNS maupun para pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Rabu (13/02/19), kemarin.

Hal ini telah disepakati, dan akan diterapkan oleh seluruh pegawainya sebagai bentuk upaya pemberantasan pencegahan bentuk-bentuk praktik korupsi.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Hari Supriyanto mengatakan, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam mencegah korupsi.

“Menuju wilayah bebas korupsi merupakan predikat diberikan kepada suatu unit kerja, yang memenuhi sebagian besar menejemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan akuntabilitas kerja,” kata Hari kepada wartawan.

Hari menjelaskan, latar belakang zona integritas mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design birokrasi 2010 – 2025, dengan harapan mewujudkan kualitas pemerintahan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dan dalam hal ini, PN Tanjungpandan mempunyai target pada tahun 2025 sebagai jangka panjang terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional. Untuk menggapai hal tersebut. Tentunya dalam hal ini perlu nantinya akan membangun pilot projek pelaksanaan reformasi.

“Oleh sebab itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas dilingkungan peradilan umum. Sehingga, menjadikan wilayah Pengadilan Negeri Tanjungpandan, bebas dari KKN,” jelasnya.

Pria asal Jember, Jawa Timur itu menambahkan, Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome (Pendidikan) dari pencegahan korupsi secara kongkrit dalam lingkungan zona integritas.

“Diharapkan upaya ini menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Kita akan menindak siapapun anggota kita yang terlibat dalam kasus korupsi,” pungkasnya. (dodi/3)

Related posts