Cacat Hukum Dirut Jamkrida Dibawa ke OJK

  • Whatsapp

Dinilai Ada Kesalahan Prosedural
Didit: Saya Tidak Akan Tandatangani Anggaran

PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Bangka Belitung, hari ini Rabu (14/8/2019) dijadwalkan akan mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti persoalan salah prosedural terkait penunjukan Direktur Utama (Dirut) PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Babel.

Rombongan Komisi II rencananya akan dikomandoi langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Kepada wartawan, Didit menegaskan kedatangan pihaknya ke OJK tersebut untuk menyampaikan bahwa ada kesalahan prosedural atas penunjukan dirut berdasarkan rapat yang dilakukan pihaknya.

“Akan kami sampaikan bahwa menurut pandangan DPRD ada kesalahan prosedural dalam hal pemilihan direktur utama Jamkrida Babel, dan ini benar dinyatakan oleh Biro Ekonomi dan Biro Hukum dalam rapat bersama yang dilaksanakan oleh Komisi II,” kata Didit, Selasa (13/8/2019).

Menurut Didit, sangat fatal jika hal yang salah namun tetap dipaksakan diteruskan, apalagi menyangkut anggaran untuk salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel itu.

“Jika suatu hal tentang cacat hukum, tiba-tiba pemda mengusulkan anggaran dan disahkan oleh DPRD, ini sama halnya dengan memberikan dana kepada hal yang salah. Artinya kita disini penggunaan dana tersebut cacat hukum dong,” tukasnya.

Ke OJK ini, kata Didit, sudah berdasarkan saran dari Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. “Karena kata pak gubernur keputusan ada di OJK, tujuan kita untuk menyelamatkan bukan karena suka nggak suka, karena ini prosedural yang salah,” jelasnya.

Kalau pun OJK tetap memaksakan penunjukan ini, Didit mengaku tak akan menandatangani anggaran untuk PT Jamkrida Babel. “Jujur, kalau saya sih enggak akan menandatangani anggaran karena barang ini sudah salah. Enggak berani walaupun sah kata OJK,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, rekomendasi dan pengajuan Gubernur Babel untuk jabatan Direktur Utama BUMD PT Jamkrida (Jaminan Kredit Rakyat) dinilai cacat hukum. Anggota Komisi II Haryadi, menanggapi usulan nama Diah Vitaloka sebagai Dirut Jamkrida dinilai tidak transparan dan juga menyalahi aturan yang ada.

Menurutnya, persoalan yang dilanggar adalah usia minimal direksi hingga transparansi pengangkatannya. Mengacu PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 57 huruf h disebutkan, direksi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dan huruf l, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD serta Peraturan Gubernur Babel nomor 2 tahun 2015.

Diketahui, Diah Vitaloka perempuan kelahiran Muntok 13 Februari 1987, baru berusia 32 tahun. Semula Diah direkomendasikan menjabat Direktur Penjaminan, namun dalam RUPS justru Diah diusulkan menjadi Dirut PT Jamkrida. “Dan dari biro ekonomi dan biro hukum sudah mengatakan, bahwa ini cacat hukum. Jadi, perekrutan Dirut Jamkrida ini harus dikaji ulang,” kata Haryadi.

Ketua DPD Partai Hanura Babel itu menambahkan, Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan merekomendasikan kepada Gubernur Babel, untuk melakukan seleksi ulang pimpinan PT Jamkrida.

“Karena ini sudah diusulkan ke OJK dan kami akan ke OJK. Selain itu, status Diah masih di kepengurusan partai politik. Dan ketika kita tanyakan ke Biro Ekonomi, tidak ada surat pengunduran diri dari partai. Sampai sekarang masih aktif. Jadi, boleh menunjuk siapapun, tapi tidak boleh melanggar aturan,” tandasnya.

Dikonfirmasi Rakyat Pos, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, menyebutkan bahwa Dirut yang direkomendasikan telah mengundurkan diri dari partai politik, dan terkait usia yang belum memenuhi syarat diserahkan kepada OJK. “Sudah mundur (kepengurusan partai politik) sejak Maret. Terkait usia nanti OJK saja yg berkompetenn ok,” ujar Erzaldi melalui pesan Whatsapp. (ron/6)

Related posts