Cabut Izin 9 Perusahaan HTI !

  • Whatsapp
AKSI TOLAK HTI – Aksi massa menolak HTI beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Babel menjadi sebab dibentukanya Pansus HTI DPRD Babel. Dan Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi mencabut izin sembilan perusahaan yang mengelola HTI di Babel. Selain itu meminta Dinas Kehutanan untuk diperiksa. (Foto: Dok)

Pansus DPRD Rekom Periksa Dishut
Gubernur Diminta Bentuk Tim Kaji Amdal

PANGKALPINANG – Panitia Khusus Hutan Tanaman Industri (Pansus HTI) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), akhirnya bersikap tegas setelah sekian lama menyelidiki dan mencari tau tentang legalitas perusahaan-perusahaan yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Bangka Belitung.
Hasilnya, Pansus HTI DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Babel untuk mencabut seluruh IUPHHK-HTI yang telah diberikan dan diberlakukan bagi sembilan perusahaan yang memegang izin di Bangka Belitung.
Selain itu, Pansus mendesak Gubernur Babel melalui Inspektorat untuk memeriksa Kepala Dinas Kehutanan yang telah menerbitkan rekomendasi perpanjangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) terhadap sembilan perusahaan tersebut. Pansus menilai, legalitas sembilan perusahaan HTI di Babel terindikasi melanggar hukum.
“Pansus merekomendasikan mencabut semua HTI yang ada di Bangka Belitung. Dan memerintahkan Gubernur melalui Inspektorat Bangka Belitung, agar memeriksa Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menerbitkan rekomendasi terkait dengan perpanjangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari sembilan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI,” kata anggota Pansus HTI DPRD, Deddi Wijaya ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/7/2019).
Ketua Komisi III DPRD Babel itu juga menegaskan, Pansus HTI merekomendasikan pula kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkugan Hidup, untuk dapat lebih tegas lagi dalam menindak sembilan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI.
“Dan memerintahkan gubernur untuk membentuk tim guna mengkaji kembali izin sembilan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, terutama terkait dengan izin Amdal perusahaan yang merupakan kewenangan daripada gubernur,” ujarnya.
Tim yang dibentuk gubernur itu, diberi kesempatan selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan permasalahan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Bangka Belitung.
Menurut Deddi, alasan harus dicabutnya sembilan IUPHHK-HTI itu karena ada hak masyarakat atas kepemilikan tanah untuk kesejahteraan. Hal ini lanjutnya, dijamin negara dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tandasnya.
Informasi lain yang didapat Rakyat Pos, salah satu pelanggaran yang dilakukan para perusahaan HTI di Babel adalah, dugaan pemalsuan dokumen terkait persetujuan masyarakat. Beberapa perusahaan HTI, mencantumkan tandatangan daftar hadir masyarakat dalam sosialisasi sebagai dokumen persetujuan terhadap kehadiran HTI. Padahal, mayoritas masyarakat menolak keberadaan HTI di daerahnya.
Kemudian, ada juga perusahaan HTI yang mendapat izin berupa IUPHHK-HTI tetapi sama sekali tidak melakukan kegiatan atau tidak menanam kayu satu hektar pun dari ribuan hektar izin yang diberikan.
Dari sembilan perusahaan pengelolaan HTI ini, pemerintah dizaman Gubernur Babel almarhum Eko Maulana Ali dan Rustam Effendi, diketahui telah merekomendasikan penerbitan izin kepada Kementerian Kehutanan dengan total seluas 659.014 hektar (ha) kawasan Hutan Produksi yang tersebar di Bangka Belitung.
Rinciannya yakni, IUPHHK-HTI diberikan kepada PT IUB dengan SK.377/Menhut-II/2009 tertanggal 25 Juni 2009 dengan lokasi di Hutan Produksi Sekah Tengkalat dan Sungailiat Mapur Kabupaten Bangka, seluas 16.730 hektar. Dari luasan itu baru 7,81 % lahan atau sekitar 125,70 hektar ditanami karet, akasia dan sengon.
Lalu, IUPHHK-HTI diberikan kepada PT BN dengan SK.636/Menhut-II/2009, tertanggal 9 Oktober 2009 di kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, seluas 51.205 hektar. Dari luasan izin itu, baru 0,34 % lahan atau 175,26 hektar yang ditanami tanaman meranti, eboni serta bambu.
Demikian juga IUPHHK-HTI yang diberikan kepada PT IKK dengan SK.136/Menhut-II/2010 tertanggal 25 Maret 2010. Perusahaan yang ‘mencaplok’ kawasan Hutan Produksi Sekah Tengkalet, Belinyu II dan Gunung Maras di Kabupaten Bangka ini diberikan izin seluas 13.440 hektar. Dari izin seluas itu, baru 175,26 hektar atau 2,23 % lahan yang ditanami akasia, karet, meranti, nyatoh, dan belangir.
Parahnya, dari data Pansus HTI, ada perusahaan pemilik IUPHHK-HTI puluhan ribu hektar tapi sama sekali tidak melakukan penanaman. Seperti PT APS yang mendapat izin melalui SK.208/Menhut-II/2011 tertanggal 12 April 2011 di kawasan Hutan Produksi Kotawaringin
Kabupaten Bangka, lalu Hutan Produksi Sembulan di Kabupaten Belitung, HP Sengkeli, Gunung Tikus, Batu Itam Gelarak, Ssungai Brang dan Sungai Pala seluas 30.773 hektar, tak satu hektar pun yang ditanami sengon, akasia dan karet sebagaimana tanaman dalam izinnya.
Sama halnya dengan PT.APL yang didasari SK.338/Menhut-II/2014 tertanggal 27 Maret 2014. Perusahaan yang diberikan IUPHHK-HTI seluas 26.259 hektar di Hutan Produksi Sungai Kurau dan Sungai Sembulan di Kabupaten Bangka Tengah ini sama sekali belum melakukan penanaman sengon dan karet sesuai perizinannya.
PT.AKP pun demikian. Meski mengantongi izin berdasarkan SK 8/1/IUPHHK-HKTI/PMDN/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan lokasi Hutan Produksi Buding Barat, Buding Timur, Gunung Duren, dan Senusur Sembulu di Kabupaten Belitung Timur seluas 29.140 hektar, namun tak sebatang pohon jati, sengon, acasicarpa, dan acasia mangium yang ditanami perusahaan.
Serupa juga yang dilakukan PT. HLR dengan izin berdasarkan SK 19/1/IUPHHK-HI/2017 tertanggal 20 Desember 2017, hasil rekomendasi dimasa pemerintahan Gubernur Babel Erzaldi Rosman. Perusahaan yang memiliki izin dari Kementerian Kehutanan seluas 31.630 hektar di kawasan Hutan Produksi Sungai Balar dan Sungai Nyirih di Kabupaten Bangka Selatan itu belum juga dilakukan penanaman.
Sedangkan PT ISLM dengan SK.780/Menhut-II/2012 tertanggal 26 Desember 2012 yang mendapat izin pengelolaan HTI di Hutan Produksi Gunung Duren di Kabupaten Belitung Timur seluas 10.045 hektar, baru ditanam 12,20 hektar atau 0,23 % tanaman karet, meranti, atau nyatoh.
Mirip dengan PT.BRS yang hanya menanam 9 hektar saja pohon akasia atau 0,03 % dari luas 66.450 hektar lahan yang diberikan izin melalui SK.336/Menhut-II/2013, tertanggal 16 Mei 2013 di kawasan Hutan Produksi Kayu Arang (Kota Waringin), dan Jebu Bembang di Kabupaten Bangka Barat. (ron/red/1)

Related posts