Bupati & Walikota Diharap Perhatikan Pol PP

  • Whatsapp

Kendala Terbesar Pol PP Anggaran

Muat Lebih

MANGGAR – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (Babel), Harrie Patriadie berharap Bupati dan Walikota serta pemegang kebijakan di setiap Kabupaten/Kota dapat lebih memperhatikan Dinas Satpol PP.

Hal ini mengingat hampir di setiap Kabupaten/Kota, Dinas Satpol PP selalu terkendala anggaran, personil, dan sarana prasarana.

“Seharusnya di daerah, Tim Anggaran dan pemegang kebijakan lebih memperhatikan kebutuhan satpol PP. Bahasa umumnya, kami mengharapkan kepedulian Pemkab/Pemkot,” kata Harrie seusai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Satpol PP se-Provinsi Babel, di Hotel Oasis Manggar, Kamis (7/9/2017).

Mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka itu mengakui, kendala terbesar yang dihadapi Satpol PP adalah keterbatasan anggaran. Namun ditengah keterbatasan tersebut, semakin hari beban kerja yang ditumpahkan ke Satpol PP kian berat.

“Contohnya saja, pada rakoor ini, hanya empat Satpol PP yang ikut, karena terbatas SPPD. Dulu, urusan kita hanya ketertiban dan ketentraman masyarakat, terus ditambah pemadam kebakaran, sekarang jika tidak ada BPBD, maka bencana alam juga urusan kita,” ungkap Harrie.

Menurutnya, selama ini setiap Pemkab/ Pemkot punya kebijakan yang berbeda terkait Dinas Satpol PP. Namun, Harrie membantah jika ada yang mengatakan Satpol-PP selalu dianak tirikan atau merupakan ‘dinas buangan’.

“Tergantung Bupati/ Walikotanya, karena setiap daerah punya kebijakan yang utama yang harus didahulukan. Kita hanya minta agar anggaran, personil dan sarana prasana kita untuk menjalankan tugas. Pemda bantulah kami,” ucapnya.

Untuk itulah, dengan adanya Rakor Satpol PP se Babel ini, segala permasalahan dan kendala dicarikan jalan keluarnya. Selain itu, dengan adanya Rakor terjalin tali silaturahmi dan kesamaan visi misi akan selalu terjaga.

“Ini ajang kita untuk membangun komunikasi. Setiap daerah belum ada aturan baku atau punya SOP yang berbeda-beda dalam melakukan penindakan, karena banyak Perda yang tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Harrie.

Sementara Assiten I Bidang Pemerintahan, Kabupaten Belitung Ikwan Fahrozi menekankan semangat penetapan Peraturan Daerah (Perda) harus diimbangi dengan semangat penegakannya.

“Bupati pun setuju jika anggaran, SDM dan sarana prasarana Satpol PP diperkuat,” ungkap ikhwan.(yan/3)

Pos terkait