Bupati Minta Kadis Perikanan Proaktif

  • Whatsapp

Belum Terima Data Asuransi Nelayan

SUNGAILIAT – Bupati Bangka, H. Tarmizi Saat mendukung adanya asuransi nelayan yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar para nelayan terjamin kehidupannya jika terjadi kecelakaan di laut.

“Saya sangat setuju dengan program asuransi nelayan supaya mereka yang bekerja pada bosnya, miskin, kalau ada kecelakaan juga kurang ada perhatian, maka dari pemerintah daerah sangat setuju dibuat asuransi,” kata Tarmizi kepada wartawan, Kamis (12/1/2017).

Diakui Tarmizi, dinas perikanan belum melapor berapa jumlah nelayan di Kabupaten Bangka dan berapa yang sudah menerima asuransi nelayan, termasuk berapa yang belum mendapatkan dan apa kendalanya.

“Apakah asuransi nelayan tersebut bisa dianggarkan dalam APBD. Kita berharap kepala dinas perikanan harus pro aktif melapor dan berkoordinasi dengan bupati karena program tidak bisa berjalan sendiri,” tambahnya.

Terkait adanya nelayan yang menilai asuransi nelayan hanya didapat oleh pemilik kapal, orang nomor satu di Kabupaten Bangka ini meminta agar nelayan yang menerima asuransi didata kembali.

“Dilihat aturannya, berapa besar premi asuransinya dan nelayan kategori apa yang berhak menerimanya. Saya belum bisa bicara kalau tidak ada datanya. Kita tunggulah. Jika asuransi nelayan ini tidak semuanya bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah biasa membantu menganggarkan dana untuk asuransi nelayan,” imbuhnya.

Untuk bantuan bagi nelayan yang mengalami masa paceklik diakui mantan Sekda Bangka ini, belum ada, tetapi dana bantuan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan ketika melaut sudah dianggarkan Pemkab Bangka.

“Itu nanti, pokoknya bupati berharap kepala dinas perikanan harus buat grand desainnya, harus ada inovasi. Ada asuransinya, selama paceklik bagaimana, waktu mereka dapat ikan banyak kita bantu fish vendor segala macam, bantuan perahu seperti apa, pemasaran seperti apa, itu harus satu kesatuan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, Ahmad Sapran mengatakan untuk saat ini pihaknya masih terus memproses asuransi nelayan di Kabupaten Bangka.
Menurutnya, dari data jumlah nelayan di Kabupaten Bangka sebanyak 8.926 orang yang menerima jatah asuransi nelayan sebanyak 3.500 orang. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang sebelumnya baru sekitar 1.200 orang menerima kartu asuransi nelayan hingga terus kini bertambah menjadi sekitar 1.488 orang nelayan.

“Asuransi ini dibiayai oleh pusat untuk premi tahun pertama. Untuk tahun berikutnya mandiri atau melalui APBD. Saya sudah usulkan kepada pak bupati dan pak bupati sudah setuju, cuma dana kita tidak ada kata kepala Bappeda untuk dana operasionalnya. Preminya saya minta tetap dibayar pusat membantu tahun pertama, mudah-mudahan tahun ini kan masih ada, tapi untuk operasional pendanaan segala macam perlu biaya. Pak bupati setuju cuma duitnya ini terbatas,” jelas Sapran, Kamis (12/1/2017).

Lebih lanjut Sapran menuturkan, untuk meyakinkan nelayan perlunya memiliki asuransi nelayan agak susah. Terkadang, kata dia, nelayan masih takut-takut untuk masuk asuransi tersebut. Padahal manfaat yang diperoleh nelayan sangat besar sekali, jika mengalami kecelakaan di laut saat melakukan usaha penangkapan ikan memperoleh uang pertanggungan Rp 200 juta.
Jika meninggal alami misalnya karena sakit memperoleh uang pertanggungan asuransi sekitar Rp 160 juta, jika sakit untuk biaya perawatan sebesar Rp 20 juta dan jika kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap mendapatkan uang pertangungan asuransi sebesar Rp 100 juta.

“Setiap bertemu dengan nelayan dirinya terus melakukan sosialisasi mengenai asuransi nelayan. Semua nelayan baik yang memiliki kapal, tidak memiliki kapal, nelayan jaring, semua yang memang benar-benar berprofesi sebagai nelayan bisa menjadi kepesertaan asuransi nelayan. Semuanya bisa menjadi peserta asuransi nelayan jika sesuai persyaratan. Ini asuransi jiwa bukan kapalnya. Kalau kapalnya rusak dak bisa mendapatkan asuransi,” tutur Sapran.

Untuk itu, bagi nelayan yang mau ikut asuransi nelayan secara mandiri bisa mendaftar melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dengan persyaratannya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bangka, memiliki kartu nelayan, memiliki Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bangka, usia belum 65 tahun, namun bagi nelayan yang baru menjalani profesi nelayan selama tiga bulan belum bisa diproses minimal menjadi nelayan aktif satu tahun berjalan.

“Yang difasilitasi pemerintah hanya tahun pertama setelah itu mandiri. Berlakunya hanya satu tahun dimana preminya sebesar Rp 175.000 per tahun. Masuk saja seluruh nelayan nanti kita ajukan semakin banyak nelayan jadi peserta asuransi nelayan makin bagus,” jelas Sapran.

KKP Bantu Tujuh Kapal

Pihaknya terus mengusahakan berbagai bantuan untuk para nelayan. Pada tahun 2017 berdasarkan usulan tahun 2016 lalu, Kabupaten Bangka mendapat bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tujuh kapal yang diserahkan kepada koperasi nelayan untuk disalurkan kepada para nelayan. Selain itu, Kabupaten Bangka mendapatkan sebanyak 14 paket jaring ikan seharga sekitar Rp 600 juta lebih yang juga disalurkan kepada para nelayan melalui koperasi nelayan.

“Kapal tujuh unit cuma dibagikan tahun ini. Tahun ini juga kita usulkan lagi. Disamping ada juga yang saya rekomendasi mengajukan ke PT Timah Tbk hanya kadang-kadang bantuannya sudah cair dak ngasih tahu,” pungkasnya. (snt/10)

Related posts