Bupati “Lempar” Penolakan KIP Rebo ke Gubernur

  • Whatsapp

Ingatkan Ada Ancaman Gejolak Besar
Mulkan: Kewenangannya Gubernur

Bupati Bangka, Mulkan

SUNGAILIAT – Kisruh penolakan aktivitas penambangan pasir timah menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) oleh mitra PT Timah Tbk di laut Rebo, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka belum juga padam.

Padahal, Himpunan Nelayan Desa Rebo telah melayangkan petisi penolakan penambangan laut itu kepada Pemerintah Kabupaten Bangka karena mengancam kerusakan lingkungan dan hasil tangkapan nelayan.

Namun, Bupati Bangka Mulkan sepertinya “melempar bola” penolakan nelayan itu kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dengan alasan kewenangan pertambangan berada di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Kepada sejumlah wartawan Kamis (12/9/2019), Bupati Bangka, Mulkan mengakui kewenangan atas petisi penolakan KIP yang disampaikan masyarakat Rebo itu berada ditingkat provinsi.

“Karena kita pemerintah daerah ini hanya menjaring semua aspirasi masyarakat, namun kewenangannya gubernur lah nanti yang akan mengkaji sejauh mana aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui pemerintah daerah,” katanya.

Dikatakan Mulkan, sejauh ini pemerintah daerah Bangka sudah mendengar dan menampung semua aspirasi masyarakat Rebo yang menolak keras KIP beroperasi di laut Rebo. Namun ia tidak bisa menjamin petisi itu bakal ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Babel.

“Berarti pemerintah daerah tidak salah lagi karena kita sudah menanggapi dan menjaring semua aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah. Tapi kita kembali kepada kewenangan yang berada pada Pak Gubernur yang akan menentukan langkah apa yang diambil atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini,” ujarnya.

Bupati juga mengaku, sebelum petisi tersebut dilayangkan, masyarakat yang menolak sempat menimbulkan gejolak sehingga harus cepat disikapi gejolak yang terjadi agar tidak berdampak luas.

“Yang pastinya pemerintah sudah melakukan langkah preventif dan jangan sampai terjadi gejolak yang cukup besar. Tapi kembali lagi kepada kewenangan yang berada di provinsi dan kita tunggu jawaban Gubernur,” tukasnya.

Atas petisi yang dilayangkan Pemkab Bangka kepada Gubernur Babel, lanjut Mulkan, pihaknya masih menunggu jawaban langkah apa yang akan diambil.

“Nantikan Pak Gubernur yang akan mengambil langkah langkah apa yang diambil nantinya, apa itu berdialog dengan masyarakat atau melakukan pendekatan persuasif lainnya kita serahkan kepada mereka,” tandasnya.

Sebelumnya, Himpunan Nelayan Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat lewat petisi yang dibuat meminta kepada pemerintah daerah agar wilayah perikanan tangkap nelayan setempat tidak dilakukan penambangan oleh kapal isap.

Penambangan timah yang kini masih terus terjadi oleh mitra-mitra PT Timah itu, dianggap mengganggu aktivitas nelayan tradisional Desa Rebo. PT Timah pun dianggap tak berpihak kepada nasib nelayan setempat. (2nd/1)

Related posts