by

Bupati Lantik 60 Pejabat Eselon III & IV

-Belitong-365 views
Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza sedang mengambil sumpah jabatan dan melantik 60 orang Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu, dan CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkab Beltim.(foto: dny).

MANGGAR – Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza mengambil sumpah dan melantik 60 orang Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu, dan CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkab Beltim.

Dari jumlah yang dilantik di Ruang Rapat Satu Hati Bangun Negeri Sekretariat Daerah, Jum’at (3/8/2018) itu, dua orang diangkat menjadi pejabat administrator (esselon III), empat orang pejabat pengawas (esselon IV), dan 53 orang pejabat fungsional, dan satu orang CPNS menjadi PNS.

Ada pun pejabat administrator diantaranya, Rodi Rosadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dilantik menjadi Sekretaris pada Dinas Perhubungan. Kedudukannya digantikan oleh Efa Hastuti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan di Disdukcapil.

Sedangkan untuk Pejabat Pengawas yang diambil sumpah, ke empatnya merupakan jabatan Kepala UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Diantaranya, Nining Yulian menjadi Kepala Puskesmas Gantung, Arienda Yurisca menjadi Kepala Puskesmas Mengkubang, Dini Wahyuni menjadi Kepala Puskesmas Simpang Pesak dan Feri Boedi Artomo menjadi Kepala Puskesmas Dendang.

Sekretaris Daerah, Ikhwan Fahrozi menekankan untuk para pejabat fungsional yang diambil sumpah hanya khusus bagi jabatan fungsional tertentu yang diangkat setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Kalau pengangkatan dalam jabatan fungsional sebelum PP 11 itu dikeluarkan boleh diambil sumpah boleh tidak, karena pengangkatan masih menggunakan PP yang lama,” jelas Ikhwan.

Terkait pengambilan sumpah, untuk jabatan pengawas dan administrator lainnya yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (plt), Ikhwan mengatakan sedang mempertimbangkan latar belakangnya, baik kinerja maupun kualifikasinya.

“Belum itu, kita masih mempertimbangkannya. Yang kemarinkan hanya untuk sementara Plt, kalau yang dilantik sekarang hanya pimpinan puskesmas, rekam jejaknya sudah jelas,” terangnya.

Pelantikan Sudah Seusai Aturan

Bupati Beltim, Yuslih Ihza dalam sambutannya menegaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah ini sudah sesuai dengan syarat, mekanisme, tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural maupun fungsional.

Bahkan termasuk mengatur tentang pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan manajemen PNS.

Hal itu diungkapkannya, menyikapi adanya pihak-pihak yang mempersoalkan tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan dalam jabatan struktural, yang dianggap tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Perlu saya garis bawahi jika Bupati adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan kewenangan dalam hal menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten. Hal ini tegas diatur dalam pasal 1 angka 17, pasal 3 ayat 2 huruf e, pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017,” tegas Yuslih.

Ditambahkannya lagi, dalam PP tersebut juga diatur mengenai adanya Tim Penilai Kinerja PNS, atau yang biasa disebut Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
BAPERJAKAT tersebutlah yang diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan duduk dalam suatu jabatan.

“Di dalamnya ada Sekda selaku ketua, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur selaku sekretaris, Kepala BKPSDM, Inspektur, dan para asisten Sekda. Kalau sesuai aturan mereka inilah yang ngatur,” ujar Yuslih.

Yuslih mengatakan, kalaupun dalam praktek pengangkatan pejabat terdapat kekurangan di sana sini, ia mengajak agar sama-sama dapat dibenahi dengan cara yang baik, bukannya saling menyalahkan.

“Sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, apalagi di tengah-tengah keterbatasan SDM yang ada. Ditambah lagi belum sempurnanya regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen ASN,” imbuhnya.(dny/3)

Comment

BERITA TERBARU