Bupati: Kependudukan Merupakan Masalah Pelik

  • Whatsapp
Forkopimda Kabupaten Beltim saat mengikuti jalannya rapat yang di pimpin Bupati Beltim, Yuslih.(foto: istimewa).

 

Manggar – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur melakukan presentasi tentang Pemanfataan Data Kependudukan untuk Pembangunan dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Ruang Rapat Bupati Beltim, Senin (28/10/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Beltim, Yuslih Ihza itu, dihadiri dari Wakil Bupati Burhanudin, Kapolres Beltim Jojo Sutarjo, Danlanud HAS Hanandjoedin Sunardi, Wakil Ketua DPRD Rohalba, Ketua KPU Beltim Rizal, Danramil Manggar Djoko Lelono serta pimpinan OPD.

Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri hendaknya dimanfaatkan secara optimal bagi program perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Beltim.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Beltim Ernadi menghimbau dan memberikan informasi kepada peserta rapat agar memanfaatkan data administrasi kependudukan yang ada. Mengingat pemanfataan data kependudukan selama ini dinilai belum terlalu maksimal.

“Nanti, silakan dimanfaatkan untuk pelayanan publik, momen-momen demokrasi, atau lain sebagainya yang bisa mendukung pembangunan di Kabupaten Beltim,” kata Ernadi.

Data yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali itu berisi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah serta lain sebagainya yang lengkap berdasarkan nama, alamat, jenis kelamin dan status kependudukan yang lain. Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2019, jumah Penduduk Kabupaten Beltim mencapai 124.768 jiwa.

“Jadi saya tekankan data ini berdasarkan administrasi kependudukan, yakni secara de jure. Bisa saja di lapangan angkanya beda, lantaran domisi yang bersangkutan berbeda dengan yang ada di KTP atau KK,” jelas Ernadi.

Diakui, Bupati Beltim Yuslih Ihza data yang disajikan memang agak berbeda dengan kondisi riil di lapangan. Mengingat banyak warga yang masih rendah kesadarannya dalam memutakhiran data. Hal itu akan membuat data kurang valid, sehingga perencanaan program kurang tepat sasaran.

“Masalah kependudukan merupakan masalah yang pelik. Saya yakin masih banyak yang belum masuk dalam data, atau pun sudah masuk di data namun fisik orangnya di luar Kabupaten Beltim,” timpal Yuslih.

Untuk itu Yuslih meminta agar data dapat terus dimutakhirkan serta divalidasi. Ia juga berharap pemerintah pusat akan mengeluarkan aturan yang bisa membuat KTP berlaku di seluruh Indonesia sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

“Kayak kita ingin bayar pajak kendaraan, kan harus sesuai dengan domisili KTP-nya. Kalau beli kendaraan di Jakarta, dak bisa balik nama terpaksa harus tetap KTP sana dak mungkin tiap tahun harus ganti KTP,” sesal Yuslih.

Selain itu, ditekankannya Data Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri juga sebaiknya sama dengan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga tidak ada kebingungan di pemerintah daerah.

“Apalagi ini tahun depan mau sensus penduduk, jangan sampai hasilnya berbeda. Kalau beda, nanti kita bingung mau pakai data yang mana, Kementerian atau BPS,” ujarnya. (yan/kmf/3).

Related posts