Bupati Dukung Tolak Tambang Timah di Beriga

  • Whatsapp
TANDATANGAN TOLAK – Masyarakat Desa Beriga, Dusun Melingai dan Dusun Berikat menandatangani petisi di spanduk raksasa, menolak penambangan laut pasir timah di pinggir Pantai Beriga, akhir pekan kemarin. Bupati Bangka Tengah mendukung penolakan tambang itu, tapi meminta PT Timah sosialisasikan perizinan. (Foto: M. Tamimi)

Tapi Sarankan PT Timah Sosialisasikan IUP
Ibnu Saleh: Warga Takut Laut Mereka Dirusak

KOBA – Rencana penambangan pasir timah oleh PT Timah, Tbk maupun mitranya di laut Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, terus ditolak masyarakat setempat. Bahkan Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh ikut mendukung penolakan yang disampaikan masyarakat.
“Saya sangat setuju dengan tuntutan masyarakat Desa Beriga untuk menolak masuknya tambang laut ilegal di perairan Beriga,” ujarnya kepada wartawan disela-sela mengantarkan berkas pendaftaran sebagai calon bupati pada Pilkada Bateng 2020 di Kantor DPC Partai Nasdem Bangka Tengah, Senin (14/10/2019).
Namun begitu, Ibnu menyarankan kepada PT Timah Tbk untuk menyosialisasikan Izin Usaha Penambangan (IUP) lepas pantai yang dimiliki kepada masyarakat Desa Batu Beriga.
“PT Timah memang sudah melayangkan surat kepada saya dan saya sarankan IUP itu harus disosialisasikan agar diketahui oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dipaparkan Ibnu, mayoritas masyarakat menolak tambang laut tersebut, terdiri dari nelayan Desa Batu Beriga, Dusun Melingai dan Dusun Berikat di Kecamatan Lubuk Besar. Warga yang mayoritas nelayan menolak rencana beroperasinya penambangan bijih timah oleh PT Timah, apa pun alasannya.
“Bila masyarakat menolak itu wajar, karena dari awal saya sudah minta PT Timah untuk melakukan sosialisasi terkait IUP-nya,” ucap mantan Sekda dan Wakil Bupati Bateng itu.
Sebagai bupati, Ibnu tidak menyarankan PT Timah untuk melakukan penambangan di laut Desa Batu Beriga, sepanjang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Warga tentu takut laut mereka sebagai tempat mencari ikan dirusak dan saya dari awal sudah menyarankan kepada PT Timah untuk menyosialisasikan IUP tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Batu Beriga, Abdul Gani mengungkapkan, deklarasi penolakan terhadap aktivitas penambangan bijih timah telah dilakukan warganya. Deklarasi dibuat setelah warga mendapatkan informasi bahwa PT Timah sudah mengantongi IUP di kawasan laut Batu Beriga dan dalam waktu dekat akan melakukan penambangan.
“Kami mendapat informasi PT Timah sudah kantongi IUP, tentu kami bereaksi karena 80 persen warga Batu Beriga menggantungkan hidup mereka dengan mencari nafkah di laut,” tambahnya.
Dan Jumat (11/10/2019), seperti diberitakan ratusan warga Desa Batu Beriga, Dusun Berikat dan Dusun Melingai menggelar deklarasi penolakan, ditandai dengan membentangkan spanduk putih raksasa, dan tanda tangan massal. Warga menyampaikan tuntutan penolakan terhadap segala bentuk tambang darat dan laut di wilayah Desa Beriga dan sekitarnya di depan Camat Lubuk Besar, Hervian Prianda, Kapolsek Lubuk Besar Ipda Samsul Bayumi, Kasat Polairud AKP. Yanto, Ketua Nelayan Berku, tokoh adat dan masyarakat setempat.
“Deklarasi ini merupakan bentuk dukungan masyarakat Desa Beriga dan sekitarnya yang menolak akan adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah perairan laut Beriga,” ujar Abdul Gani disela-sela deklarasi penolakan di pinggir Pantai Beriga.
Dikatakannya, tuntutan masyarakat adalah untuk menjaga kelestarian laut dan memelihara sumber daya alam yang ada. Kemudian, meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dicabut.
“Atas hal itu kita menolak segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Beriga dan sekitarnya. Masyarakat Beriga berkomitmen untuk menjaga kondisi laut sampai anak cucu nantinya,” ungkap dia.
Terpisah, Camat Lubuk Besar Hervian Prianda berterima kasih kepada masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut dengan tertib dan damai. Diharapkan masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu masuknya tambang laut di Beriga.
“Kita berterima kasih atas kegiatan deklarasi damai yang dilaksanakan oleh masyarakat terkait ada wacana tambang yang akan beraktivitas. Kita sudah melaporkan soal ini kepada Bupati Bateng,” ujarnya.
Untuk IUP katanya, pemda akan mengkroscek ke PT Timah karena kewenangan pertambangan berada di provinsi. Pemda diakui telah menerima surat yang mengatasnamakan PT Timah dengan perihal pelaksanaan aktivitas tambang.
“Soal IUP akan kita kroscek ulang karena pertambangan merupakan wewenang provinsi,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua Nelayan Desa Beriga Berku meminta supaya laut Beriga aman dari aktivitas pertambangan, karena selama ini masyarakat dihantui oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bahwa laut akan dirusak tambang.
“Saat santai, kita dimunculkan isu ini. Kepada pemerintah untuk mendukung masyarakat agar menjaga laut Beriga dari aktivitas tambang ilegal karena dampaknya merusak lingkungan dan ekosistem laut. Imbasnya tempat tangkap ikan nelayan tercemar dan terganggu,” tandasnya. (ran/1)

Related posts