Bupati Beltim Diminta Tegur Kasat Pol PP

  • Whatsapp

Beri Toleransi ke Penambang Ilegal di DAS Lenggang

MANGGAR – Pemberian toleransi kepada penambang ilegal di DAS Lenggang dan DAS Manggar terus menuai sorotan. Berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kasat Pol PP Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Zikril, Kapolsek Manggar AKP Albert Daniel, Danramil Manggar, Mayor Djoko Jelono, Fordas Beltim, Yudi Amsari, Kasi Tibum Kecamatan Manggar, Miskah, Kabid Pengendalian dampak lingkingan, Mappamadeng dan perwakilan memunculkan polemik, lantaran memberikan toleransi kepada penambang ilegal di DAS Lenggang dan DAS sungai Manggar.

Seorang aktivis Beltim yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, kebijakan untuk memberikan toleransi beroperasi TI rajuk di DAS Lenggang dan DAS sungai Manggar adalah kebijakan yang tidak bijak dan menabrak kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat, pelanggan PDAM dan Forkopimda tanggal 10 Oktober 2017 lalu, Keputusan bersama yang ikut ditandatangani Wabup Beltim, Burhanudin melarang segala bentuk penambangan di DAS Lenggang.

“Seharusnya Kasat Pol PP yang baru menjabat memperhatikan dan mempedomani keputusan yang telah diambil sebelumnya,” kata aktivis itu, Minggu (19/05/2019) lalu.

Aktivis itu menilai kesepakatan telah mengangkangi keputusan yang lebih tinggi. “Ini merupakan kebijakan hukum yang tidak bisa ditolerir, dimana seorang bawahan membuat kebijakan yang bertentangan dengan keputusan pimpinan diatasnya,” ujarnya.

Apalagi lanjutnya, keputusan yang diambil pimpinan tersebut sudah mendasari keputusan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Kasat Pol PP menimbulkan spekulasi akibat kebijakan yang mentolerir panambang-penambang liar yang merusak DAS.

Aktivis Beltim berharap kepada Bupati Beltim agar ada teguran atau peringatan keras kepada mantan Camat Gantung dan baru menjabat Kasat Pol PP itu, agar tidak ada lagi keputusan yang saling bertentangan. “Seharus ada teguran keras dari Bupati atas kejadian ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP, Zikril berdalih keputusan untuk memberikan toleransi TI rajuk liar beroperasi di DAS merupakan tindaklanjut dari permohonan Yogi Adhitya dan Aminor yang mewakili 300 orang penambang dan pengelola TI Rajuk.

Zikril mengatakan, TI rajuk beroperasi dimalam hari pada saat air laut pasang. “TI rajuk itu beroperasi malam hari,” ungkap Zikril.

Zikril tak menyangkal jika penambang di deadline hingga 07 Juni 2019, dan jika ada yang melanggar hukum akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. “Sat Pol PP hanya berwenang sebatas mengamankan jangan sampai terjadi gangguan kantrantibmas antar warga secara horizontal,” pungkas Zikril. (yan/3).

Related posts