Bupati Belitung Ancam Hadang Mobil CPO

  • Whatsapp

Sejak Dibangun 2016, PLTBn tak Beroperasi
Gegara Perusahaan Sawit Ogah Lirik PLTBn
Sanem: Kami tak akan Mikir Investasi Mereka

TANJUNGPANDAN – Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar nabati (PLTBn) yang berada di Kabupaten Belitung, sejak dibangun tahun 2016 ternyata hingga kini belum bisa beroperasional. Penyebabnya, karena terkendala tidak adanya penyuplai bahan bakar ke PLTBn tersebut.

Padahal, PLTBn yang dibangun dari dana APBN Kementerian ESDM tahun 2016 dengan nilai Rp96.351.207.886, telah diserah terimakan oleh Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Bupati Belitung Sahani Saleh tampak geram dengan kondisi ini. Apalagi setelah mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik Crude Palm Oil (CPO) yang bayak di Kabupaten Belitung, tidak mau menjual CPO kepada PLTBn sebagai bahan bakar, dengan alasan harga.

Sedangkan pemerintah daerah telah menganggarkan dana untuk membeli CPO dari perusahaan sawit agar PLTBn dapat dioperasikan guna kebutuhan listrik di Belitung. Namun sudah lebih dari aetahun tak satu pun perusahaan sawit yang berkenan menjual CPO kepada pemerintah daerah.

Untuk itu, bupati berencana untuk melakukan upaya paksa penyetopan terhadap mobil pengangkut CPO yang melintas di jalanan Kabupaten Belitung.

“Mereka tidak akan rugi sebetulnya, ini kan untuk daerah. Nah ini efeknya kalau model seperti ini, ya bisa-bisa kami stop mobil CPO mereka di tengah jalan,” kata Sahani Saleh kepada Rakyat Pos, saat ditemui Senin (28/10/19).

Menurutnya, dalam rencana awal terdapat tiga perusahaan kelapa sawit di Belitung diajak kerjasama untuk pasokan CPO ke PLTBn. Akan tetapi tiga perusahaan ini, sampai sekarang tidak ada yang mau menyuplai, lantaran dalam harga jual perusahaan ini ngotot dengan harga Rp6.500 perliter, sama dengan yang dijual ke luar negeri.

“Sampai sekarang belum ada satu pun, ya kalau seperti ini artinya mereka tidak memberikan support untuk daerah. Ya alasan mereka kemarin karena sudah terikat kuota dengan luar negeri, jadi tidak memikirkan lagi untuk kepentingan daerah,” tandas Sanem sapaan akrab Bupati Belitung kecewa.

Ia menegaskan, akan serius melakukan penghadangan terhadap mobil pengangkut CPO di tengah jalan raya. Setelah dilakukan penyetopan, rencananya mobil akan langsung dibelokan ke PLTBn, agar CPO dapat digunakan sebagai bahan pembangkit daya listrik.

“Itu akan saya lakukan sendiri nanti. Mereka ini kan jalurnya, Jalan Pegantungan itu. Ya kami hanya minta harga dibawah Rp6.000,- perliter dan mereka tetap ingin jual Rp6.500,- perliter sama dengan harga ke luar negeri. Padahal kalau dihitung, ongkos kirim tidak ada istilahnya (kalau jual ke PLTBn-red). Ya mau tidak mau caranya saya stop di tengah jalan nanti,” tegasnya.

Disampaikan oleh Sanem, CPO yang diminta untuk dijual ke PLTBn ini bukanlah CPO bagus, tapi kualitas rendah. Peruntukannya pula, untuk daya listrik alias penerangan masyarakat di Pulau Belitung, bukan kepentingan satu atau dua orang.

“Saharusnya kalau mereka kompak, berbagi satu perusahaan 5 ton, tidak akan rugi mereka. PLTBn ini energi terbaru, dan menjadi percontohan di Indonesia,” ucapnya.

Mulai sekarang, lanjut Sanem, tidak ada istilah kompromi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut terkait dengan CPO ini. Lantaran pihaknya diawal sudah mengajak perusahaan berbicara baik-baik tapi tidak diindahkan.

“Mereka tetap ingin konsentrasi bisnis untuk kuota mereka yang sudah kontrak, sehingga tidak lagi juga memikirkan kepentingan daerah ini. Sama juga, nanti kami tidak akan mikir investasi mereka,” ancamnya.

Untuk diketahui, PLTBn berbahan bakar CPO ini belum bisa beroperasi karena memerlukan 1125 liter CPO pertahun. Karena harga CPO mahal, Pemkab Belitung sempat menunda pengoperasian PLTBn, sembari menunggu kesediaan perusahaan sawit memberikan harga CPO dibawah Rp6000. Hanya saja sejak lama menunggu etikad baik dari perusahaan CPO ternyata tidak ada.

Menurut Bupati, penggunaan CPO dengan jumlah dan harga tersebut, belum sesuai dengan harga listrik yang akan dijual ke PLN. Karenanya, Pemkab meminta penurunan harga.

“Problem yang dihadapi sekarang ialah antara harga CPO ini dengan nilai jual listrik itu belum sesuai. Menggunakan CPO sekian ton, nilai jualnya listrik ke PLN belum seimbang,” kata dia. Sanem kemarin masih meminta kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik CPO di Kabupaten Belitung untuk bisa menyuplainya dengan harga dibawah itu.

“Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki CPO di Kabupaten Belitung harus menurunkan harganya. Jangan mengikuti harga dunia,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Sanem, PT Pratama Unggul Sejahtera (PT PUS) yang siap menyuplai CPO ke PLTBn pun masih belum ada kecocokan harga. Dari itu perusahaan berjanji akan membuat pabrik CPO mini yang menampung hasil buah sawit dari perkebunan masyarakat.

“PT PUS sudah siap sebetulnya, namun masih terkendala di harga. Mereka sudah berkomitmen, dari itu mereka akan mendirikan pabrik untuk menampung CPO dari masyarakat (CPO Mini) agar tidak saling merugi,” ungkapnya.

Sejauh ini, tim peninjau pembuatan pabrik CPO mini tersebut sudah turun ke lapangan untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk Amdal pembangunan pabrik.

“Itu tadi tim dari (Pemerintah) Provinsi sudah datang. Mereka ingin melihat apakah yang dibangun oleh PT PUS sudah dapat beroperasional. Insa Allah kalau ini sudah mulai beroperasional itu akan tercover,” pungkasnya. (dod/1)

Related posts