Bupati akan Turun Tertibkan TI Rajuk

  • Whatsapp

Minta Polisi Tindak Sesuai Hukum

TANJUNGPANDAN – Bupati Belitung, Sahani Saleh berjanji akan turun langsung ke lapangan dalam penertiban TI rajuk di Sungai Pilang dan Sungai Cerucuk, di Kabupaten Belitung.
Bupati dalam waktu dekat segera melakukan koordinasi dengan Kapolres Belitung, untuk membasmi tambang-tambang pasir timah ilegal di daerah aliran sungai. Tambang itu salah satu pemicu musibah banjir, karena limbahnya membuat pendangkalan sungai. Karenanya bupati berharap pelaku penambangan dapat ditindak ?sesuai hukum berlaku.
“Kita akan segera berkoordinasi dengan Pak Kapolres, itukan tambang ilegal semua. Saya akan turun langsung ke lapangan, akan saya datangi tempat-tempat tambang ilegal itu,” kata Sanem panggilan Sahani Saleh saat ditemui Rakyat Pos di rumah dinasnya, Selasa (05/09/17).
Dalam penanganan TI rajuk ini, Sanem berjnji mengangkut semua peralatan milik penambang ilegal serta menyerahkan pelakunya ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
“Itukan ilegal semua, undang-undangnya kan ada, jadi kita serahkan ke penegak hukum, kalau peralatannya kita angkut semua nanti,” tegasnya.
Ketika ditanya kapan hal itu direalisasikan? “Minggu-minggu inilah, akan saya segerakan, saya koordinasi dulu dengan Pak Kapolres,” ujarnya.
Untuk diketahui, Tambang Inkonvensional jenis rajuk menjamur di aliran Sungai Pilang dan Sungai Dukong, Belitung. Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL) pun merilis perambahan aliran sungai itu.
Menyikapinya, Kabag Ops Polres Belitung Kompol Jimmy Kurniawan dan Danramil Tanjungpandan? Mayor sempat mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi menangani penambangan ilegal di kedua area tersebut.
Menurut Sekretaris Camat Tanjungpandan, Sanwani? pihaknya sudah pernah melaporkan hal ini kepada Bupati Belitung, namun belum mendapat jawaban.
“Pak Camat sudah pernah laporkan hal ini kepada Bupati Belitung, cuma belum ada jawaban, masih direncanakan untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi antar pimpinan,” katanya dalam rapat koordinasi, Senin (04/09/17).
Sedangkan Kapolsek Tanjungpandan, AKP Gineung Pratidina mengaku dalam menangani permasalahan TI rajuk di kedua area ini, pihak polsek kewalahan menindak.
“Untuk kami dari polsek, cukup kewalahan untuk merazia tambang-tambang di aliran Sungai Pilang, menurut saya rapat ini dipimpin langsung oleh tingkat pimpinan, karena ini sudah ada di tiap-tiap tempat, tidak menutup kemungkinan dari oknum polisi ataupun instansi lain yang menjadi beking tambang tersebut,” ujarnya.
Selain itu, anggaran juga menjadi kendala. Ia mengaku waktu melakukan razia dan ada yang tertangkap, pihaknya kesulitan mengevakuasi alat TI rajuk. Untuk pembongkaran TI satu set saja habis biaya Rp1 juta.
“Sedangkan kita tidak mempunyai anggaran untuk itu semua, kalau dibakar di tempat atau ditenggelamkan kita bisa lakukan asal ada yang bertanggung jawab,” sebutnya.
Sementara Kapolsek Badau, Iptu Chandra Yudha Pradana menyampaikan bila selalu dilakukan dengan penegakan hukum, sepertinya tidak memberikan efek jera kepada penambang.
“Karena selalu bila keluar dari kejaksaan hanya 6 bulan paling lama satu tahun di penjara, padahal tertera dalam undang-undang minerba itu kurungan 10 tahun,” kata Chandra.
“Bila dibakar atau ditenggelamkan penegak hukum terlihat arogan di depan masyarakat, penegakan hukum secara baik-baik sudah disampaikan bahkan dipenjarapun sudah dilakukan, namun nyatanya masih ada. Jadi solusinya selain penegakan hukum itu apa,” tanyanya.
Akhirnya Kabag Ops Polres Belitung hanya akan menyampaikan hal ini kepada Kapolres Belitung dan ia menghimbau kades agar memberitahu masyarakat untuk tidak menambang di areal itu.
“Kepada Kades agar bisa menghimbau kepada masyarakat agar tidak menambang di wilayah aliran Sungai Pilang dan Dukong. Habis ini saya akan laporkan hasil rapat ini, agar bisa di bicarakan antar pimpinan Forkopinda,” tukasnya.
“Untuk oknum agar di cek masing-masing, dari tiap-tiap instansi dari Polisi, TNI, wartawan dan lain-lainnya, karena ini oknum,” imbuhnya. (yan/1)

Pos terkait