Bupati akan Lelang Rumah DPRD

  • Whatsapp

Banyak Ditempati Pegawai dan Masyarakat
Kurang Dirawat Penghuni

SUNGAILIAT – Kisruh peruntukkan dan perawatan perumahan DPRD yang seyogyanya dibangun bagi anggota dewan kabupaten Bangka, sekarang dihuni oleh pegawai dan masyarakat umum.
Terlebih kurang kepeduliannya para penghuni untuk merawat rumah yang ditempati membuat Bupati Bangka, Tarmizi Saat, berencana melelang aset perumahan berada di desa Kenanga itu.
“Saya beri waktu habis lebaran untuk mengajukan proses perumahan tersebut dan tim akan dibentuk mengkajinya. Sebelum puasa ini saya minta agar perumahan tersebut dibersihkan dan siapkan SK penunjukan untuk mendiami rumah dinas tersebut untuk proses lebih lanjut,” jelas Tarmizi saat pertemuan antara para penghuni rumah dinas DPRD, Senin (15/5/2017) di ruang OR Pemkab Bangka.
Dalam pertemuan tersebut sepakat jika perumahan DPRD Kenanga dilelang asalkan aturannya jelas.
Menurut dia, akan dibuat tim untuk mengkaji status perumahan tersebut apakah bisa dilelang atau nantinya akan dianggarkan untuk biaya perawatan. Namun sebelumnya para warga yang merupakan para pegawai Pemkab Bangka harus menjaga, merawat dan membersihkan lingkungan perumahan tersebut dikarenakan lokasi perumahan tersebut persis berada di pinggir jalan raya dan merupakan pintu masuk ke Kota Sungailiat.
Kabag Umum, Muhammad mengatakan bahwa ia sudah berdiskusi dengan penghuni perumahan dinas DPRD Kenanga sebelumnya. “Pada intinya kita harus menaati peraturan perundangan tentang aset daerah. Ini kaitannya dengan masalah SK perumahan golongan tiga dalam beberapa PP berkaitan pengelolaan barang milik daerah minimal SK harus 10 tahun,” ujar Muhammad.
Ia mempertanyakan apakah dulu dari perumahan dewan ke pegawai ada SK dan kalaupun ada SK apakah umurnya mendekati sepuluh tahun.
“SK ini harus kita telusuri yang penting status itu perumahan PNS dan kekompakan seluruh penghuni seperti merawat lingkungan seperti mushola dan pagar. Itu kewajiban penghuni agar perumahan kelihatan bersih dan terawat dengan baik,” imbuhnya.
Kalau masalah lelang, menurutnya itu menyangkut porsi bupati dan harus dikaji melalui tim karena ini terkait dengan PP nomor 19 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah. “Selama ini dibuat di bidang aset surat izin penempatan, itu ada yang sudah kadaluarsa jadi harus dibenahi,” ujarnya.
Ditambahkan Amir, Kabid Aset, rumah dinas pengelolaannya ada pada Setda Bangka bukan di bidang aset. Sementara untuk pemindahtanganan, kata Amir diatur dalam Permendagri. Hal itu bisa ditempuh apabila rumah dinas golongan tiga dan dibuat SK selama sepuluh tahun.
“Jika ingin cepat, harus dilakukan lelang terbuka namun pertama harus melalui persetujuan DPRD. Sedangkan untuk format pemindahtanganan tidak ada dalam peraturan,” kata Amir. (snt/10)

Related posts