Budaya Pengelolaan Keuangan Negara

  • Whatsapp

Oleh: Suhartono
Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Baca Juga

Sekarang sudah masuk di bulan Desember. Bagi sebagian besar masyarakat, akhir tahun identik dengan libur panjang dan traveling. Anak sekolah pun akan menikmati libur semesteran di akhir tahun. Akan tetapi, bagi para pejabat dan pegawai pengelola keuangan, terutama keuangan negara, bulan Desember selalu dihiasi dengan kegiatan lembur untuk menyelesaikan prosesi akhir tahun anggaran. Bahkan di instansi tertentu tidak diperbolehkan untuk mengambil cuti tahunan.

Akhir tahun anggaran seolah-olah menjadi momok yang tak terhindarkan, karena disibukkan oleh proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran satuan kerja (sebutan bagi instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN). Ironisnya, karena terjadi berulang setiap tahunnya, hal tersebut telah dianggap sebagai kondisi yang dimaklumi.

Namun demikian, dibalik pemakluman tersebut, muncul sebuah pertanyaan, “Bisakah kondisi ini diubah, sehingga para pengelola keuangan satuan kerja dapat menikmati liburan akhir tahun bersama-sama dengan masyarakat lainnya?” Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah “Ya” dengan syarat bahwa satuan kerja mau merubah budaya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangannya.

Sebagaimana Pak Jokowi berpesan kepada para Menteri dan para Gubernur pada acara Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Daerah (mudahnya disebut sebagai dana APBN) Tahun Anggaran 2020 di Istana Negara pada tanggal 14 November 2019, yaitu untuk mengubah pola pikir dalam pelaksanaan anggaran. Garis start belanja pemerintah yang biasanya baru mulai dilakukan di tengah tahun diarahkan untuk dipercepat diawal tahun agar masyarakat lebih cepat merasakan dampak dari belanja negara tersebut. Kemudian bagaimana caranya?

Secara mendasar terdapat tiga aspek pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh satuan kerja dalam kaitannya dengan kelancaran pelaksanaan kegiatannya, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada aspek perencanaan, jika melihat konsep dan mekanisme perencanaan anggaran belanja satuan kerja, maka satuan kerja seharusnya sudah siap untuk mengeksekusi alokasi anggaran yang disediakan mulai dari bulan Januari. Namun demikian, pada kenyataannya, satuan kerja cenderung baru mulai berpikir tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan di awal tahun anggaran. Sehingga beberapa bulan awal akan tersita untuk melakukan perencanaan ulang atas kegiatan yang akan dilakukan di tahun berkenaan.

Kematangan perencanaan menjadi kunci awal percepatan pelaksanaan anggaran. Proses perencanaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan diakhiri dengan kesepakatan terkait dengan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan jumlah dananya, dapat dilihat hasilnya dari alokasi dana di dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai jumlah yang disepakati. Jadi, ketika perencanaan sudah matang, maka di bulan November atau Desember tahun anggaran sebelumnya, satuan kerja sudah mendapatkan informasi tentang jenis kegiatan dan alokasi dana yang disiapkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Seharusnya, setelah menerima informasi alokasi dana tersebut, satuan kerja langsung melakukan penyesuaian atas alokasi dana yang diterima dan melakukan sejumlah persiapan pengadaan barang dan jasa (seperti pembuatan time frame dan persiapan lelang). Sehingga, belanja pemerintah sudah dimulai di bulan Januari.

Selanjutnya, pada aspek pelaksanaan, satuan kerja diharapkan untuk tidak terpaku pada tingkat realisasi anggaran semata, namun harus lebih memperhatikan tingkat ketercapaian target output. Pola pikir yang selama ini, adalah bagaimana cara menghabiskan anggaran yang tersedia, diarahkan pada bagaimana memperoleh output kegiatan yang telah ditentukan dengan kualitas yang sama atau lebih baik namun dengan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain efisiensi anggaran harus diterapkan dengan optimal.

Misalnya, jika terdapat alokasi sebesar Rp100 juta untuk membangun sebuah gedung, namun dalam pelaksanaannya ternyata dana yang dikeluarkan hanya sebesar Rp80 juta, maka satuan kerja tidak perlu berpikir untuk menghabiskan sisa anggaran Rp20 juta. Atau mungkin jika diijinkan oleh kantor pusatnya, sisa anggaran tersebut dapat dibelikan meubeler untuk melengkapi isi gedung tersebut. Sehingga, terwujudlah suatu efisiensi dan optimalisasi alokasi anggaran negara.

Di sisi lain, kecepatan pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian output yang telah ditetapkan menjadi sangat penting. Semakin cepat pembangunan dilakukan maka semakin cepat masyarakat merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Misalnya, pembangunan pasar yang di mulai di bulan Januari dan selesai bulan Mei, dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat dibandingkan dengan pemabunan pasar yang dimulai di bulan September dan selesai di bulan Desember. Padahal dana sudah tersedia dari awal tahun anggaran.

Aspek yang ketiga adalah aspek pertanggungjawaban kegiatan dalam kaitannya dengan pembayaran pekerjaan. Aspek ini menjadi faktor kunci dalam menentukan kesempatan liburan akhir tahun bagi para pengelola keuangan. Sebagaimana tertuang pada pedoman pelaksanaan pencairan dana APBN, tagihan paling lambat dibayarkan paling lambat 17 hari kerja setelah peyelesaian pekerjaan. Namun, janganlah satuan kerja terpaku pada angka 17 hari kerja, jika 1 hari kerja dapat langsung dibayarkan.

Kecepatan dalam pembayaran tagihan tersebut mempunyai dampak yang luar biasa, baik bagi pengelola keuangan maupun bagi masyarakat. Selama ini, banyak pekerjaan yang baru ditagihkan kepada negara lebih dari 17 hari kerja, sehingga terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran. Padahal, hal ini, seharusnya bisa diminimalisir dengan pelaksanaan kegiatan yang merata di setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan, dan disertai dengan pembayaran tagihan yang cepat. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan konsisten oleh satuan kerja, maka lembur di akhir tahun anggaran dapat diminimalisir bahkan dapat di eliminasi.

Oleh penyedia barang dan jasa, tagihan yang cepat dicairkan setelah pekerjaan selesai dilakukan juga dapat digunakan sebagai pembayaran tenaga kerja, pembelian bahan termin pekerjaan selanjutnya, ataupun modal pelaksanaan pekerjaan lainnya. Pada akhirnya, kecepatan pembayaran tagihan tersebut berdampak pada peningkatan perputaran uang dan kegiatan perekonomian di masyarakat.

Sebagai kesimpulan, dengan perubahan budaya dan pola pikir pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan negara, maka akhir tahun akan menjadi lebih baik. Beban pekerjaan pengelolaan keuangan negara yang tidak terfokus hanya pada akhir tahun anggaran secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Perubahan pola pikir bukanlah tergantung pada kemampuan, namun tergantung penuh pada kemauan. (***)

Related posts