Buat Sertifikat Prona Diminta Rp300 Ribu

  • Whatsapp
Dua warga Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar, Suharmi (60) dan Mazlan (52), Selasa (2/5/2017) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangka Selatan di Komplek Perkantoran Bupati Basel. Mereka mempertanyakan sertifikat program prona yang dilaksanakan BPN sejak Juni 2016 hingga sekarang belum juga selesai. (foto: raw).

Warga Batu Betumpang Datangi BPN

TOBOALI – Dua warga Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar, Suharmi (60) dan Mazlan (52), Selasa (2/5/2017) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangka Selatan di Komplek Perkantoran Bupati Basel. Mereka mempertanyakan sertifikat program prona yang dilaksanakan BPN sejak Juni 2016 hingga sekarang belum juga selesai.

Padahal ketika itu, Suharmi telah membayar angsuran pertama pembuatan sertifikat prona kepada tim pengurus prona desa, Amir sebesar Rp150 ribu.

Berbeda dengan Mazlan, ia hanya melengkapi persyaratan prona regular dan enggan membayar Rp300 ribu seperti atas permintaan tim pembuatan sertifikat prona Desa Batu Betumpang.

“Kita ke sini, mau bertanya sama BPN, membuat sertifikat prona untuk sawah kita itu bayar atau tidak, karena oleh tim yang salah satu anggotanya Amir, kita diminta Rp250 ribu untuk materai dan Rp50 ribu untuk operasional tim BPN ngukur tanahnya, sementara kita tanyakan langsung ke BPN, membuat prona tidak bayar, hanya bayar biaya materai saja dan fotokopi berkas. Jadi, kita ke sini mau mengambil sertifikat kita yang dulu sudah selesai belum. Kalau belum selesai, prosesnya sampai dimana, dan biaya-biaya seperti yang dalam surat tim itu apakah sudah sepakat dengan BPN,” jelas Suharmi.

Sayangnya, saat berada di Kantor BPN, tidak ada pejabat kantor yang berwenang memberikan penjelasan. Hanya penjaga loket M Kamaludin yang berada di sana. Ketika itu, Kamaludin menjelaskan, sertifikat prona tidak dikenakan biaya apapun. Pemohon hanya membayar materai 4 lembar serta biaya fotokopi berkas saja.

Menurut Suharmi, tim pengurus prona desa terdapat empat orang yang masing-masing mendapat 100 jatah sertifikatnya.

“Saya hanya tahu dengan Amir, tidak tahu dengan tiga pengurus lainnya, untuk desa Batu Betumpang sertifikatnya 400, dan itu untuk sawah. Amir itu mengurus 100 sertifikat, menurut teman saya Mazlan sudah ada 4 sertifikat yang sudah diberikannya, dan itupun yang sudah melunasi Rp300 ribu tadi. Saya ada ketemu dia beberapa waktu lalu, tapi dia biasa saja, jadi bagaimana dengan permohonan sertifikat prona saya yang sudah dibayar Rp150 ribu itu?,” tanya Suharmi.

Sementara itu, di dalam surat pemberitahuan yang diterima Mazlan dari tim pengurus sertifikat prona yang ditandatangani A Roni S disebutkan, proses serah terima dan pengambilan sertifikat ke Kantor BPN terdapat dua cara yaitu, yang pertama pemohon ingin memproses dan mengambil sendiri ke Kantor BPN harus melengkapi persyaratan dan biaya yakni melengkapi berkas, materai Rp6000 sebanyak 7 lembar, fotokopi berkas 3 rangkap, membayar BPHTB ke DPPKAD sebesar Rp40 ribu serta transportasi Batu Betumpang – Toboali.

Sedangkan cara kedua adalah pemohon menguasakan kepada tim (mengupah) dengan persyaratan dan biaya sebagai berikut, dengan senang hati, ikhlas dan tidak mengucapkan kata-kata kotor, membayar Rp300 ribu (sudah bersih dan terima jadi) semua persyaratan dan biaya tim yang beli. Pembayaran dilakukan cash Rp300 ribu bagi yang tidak berkeberatan, angsuran Rp100 ribu atau Rp150 ribu sisanya setelah sertifikat diterima pemohon.

Dalam surat itu juga disebutkan batas waktu memilih cara kedua adalah tanggal 25 November 2016. Jika lewat batas waktu yang ditentukan, pemohon tidak ada komunikasi dengan tim, maka pemohon dianggap memilih cara ke-1.

Tertulis juga jaminan BPN (sertifikat sudah dicetak), fotokopi dan foto-foto sertifikat pemohon, sertifikat ada di Kantor BPN, dan sampai tanggal 30 Desember 2016 sertifikat belum diambil di BPN maka uang kembali.

Atas laporan kedua warga tersebut, sejumlah wartawan berusaha mengonfirmasi ke BPN Basel. Hanya saja, penjaga loket M Kamaludin mengatakan kepala kantor, kepala seksi dan kasubsi tidak ada di tempat. Kamaludin menyarankan wartawan untuk kembali datang pada esok hari.

Terpisah, Pjs Kades Batu Betumpang Ruslan dikonfirmasi via ponselnya menyebutkan, pengurusan sertifikat tanah prona dilakukan langsung oleh gabungan kelompok tani, sehingga dirinya tidak begitu mengetahui proses tersebut.

“Itu sepertinya prona tahun lalu, masih kades yang lama, dan kita Pemdes tidak terlibat langsung dalam proses prona itu, langsung ditangani Gapoktan,” jelas Ruslan.
Sementara dilansir harian ini sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan 1.100 Sertifikat Prona gratis yang dianggarkan Pemerintah Pusat, khususnya bagi lahan pertanian. Selain itu, terdapat juga sertifikat Usaha Kecil Menengah sebanyak 100 sertifikat dan nelayan 175 sertifikat.

Demikian dikatakan Kasubag TU Wahyu Eko Ari Wibowo melalui Kasi Survei dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Basel, Afrianto, kepada Wartawan, Rabu (25/5/2016). Program Prona tersebut, dibagi untuk dua kecamatan yaitu Toboali khususnya Desa Jeriji sebanyak 700 sertifikat dan Kecamatan Pulau Besar Desa Batu Betumpang 400 sertifikat.
“Saat ini, pengukuran sudah selesai dan sedang dalam verifikasi dan yuridis saja, dan tahun ini kita fokus ke tanah pertanian,” jelas Afrianto.

Untuk program UKM dan Nelayan dilakukan di Desa Tukak dan Pasir Putih.

“Prona ini tidak dipungut biaya, murni APBN, kecuali fotocopy berkas serta materai, begitu juga dengan biaya pengukuran include di APBN. Untuk tahun 2016 ini, ada penambahan 225 sertifikat Pronanya, dan kita tidak akan memproses sertifikat tanah yang bersengketa, kita akan ganti dengan pemohon yang lain,” terangnya.

Ia menambahkan, BPN Basel akan jemput bola ke pemerintahan desa jika ada permasalah serta kelengkapan berkas yang kurang. Pasalnya, instruksi pusat sertifikat Prona ini sudah harus selesai pada Juni mendatang. “Artinya, semua Prona sudah harus selesai pada Juni. Jadi, kita jemput bola untuk menyelesaikannya,” ujarnya. (raw/3)

Related posts