by

BPKP “Warning” Pemprov Babel

-NEWS-331 views

SPIP & APIP Rendah, Rawan Tipikor
Baru Level Dua, Erzaldi Malu

PANGKALPINANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengingatkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). BPKP menilai, level SPIP dan APIP Pemprov Babel masih dalam kategori rendah.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelanggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto dalam acara Kick Off Implementasi Simda Perencanaan e-Planning pada Pemprov Babel, Rabu (10/10/2018) menegaskan, kunci keberhasilan pemerintahan adalah pada SPIP dan APIP. Menurutnya, jika level SPIP dan APIP masuk kategori rendah, maka akan rentan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor).
“SPIP dan APIP merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seperti kebutuhan pokok, yang harus ada dan efektif di pemerintahan. 85 persen APIP levelnya level satu, harusnya dari lima level, yang aman level tiga, makanya diminta 82 persen level tiga minimal, termasuk di Babel juga masih rendah,” ujar Gatot.
Dia membeberkan, jika SPIP tidak maksimal akan menjadi penyebab utama dari berbagai permasalahan. SPIP, katanya, merupakan salah satu pilar yang menopang pembangunan organisasi pemerintahan.
“Kalau roboh maka akan hancur, kalau tidak tiga percayalah tunggu tanggal main, akan terjadi sesuatu dan sudah banyak bukti empiris dari 101 kepala daerah (OTT-red) itu levelnya masih di bawah dua, tapi kalau sudah tiga itu sudah aman,” terangnya.
Gatot menegaskan, bagian dari sistem pengendalian ini adalah terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Dia meminta, agar daerah tidak hanya sekedar mengejar WTP saja tetapi esensinya harus juga dijalankan.
“Yang terjadi, WTP dapat tapi lainnya belum. Dari hipotesa sementara yang dicari hanya WTP bukan esensi dari WTP, bagaimana caranya harus dapat, tapi esensinya tidak dicari,” kata Gatot.
Dia mengatakan di Babel untuk SPIP, dari delapan pemerintahan daerah, enam daerah sudah mendapatkan level. Tetapi untuk yang level tiga baru satu kabupaten yakni Bangka Tengah, sementara kabupaten dan kota yang lainnya masih pada level dua dan satu.
“Level tiga baru satu, level dua ada Kota Pangkalpinang, Pemprov Babel, Kabupaten Belitung, Kabupaten Beltim, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, sedangkan Bangka Selatan masih level satu, ini perlu kerja keras,” pesannya.
Sedangkan untuk APIP, ia menyoroti jika selama ini orang yang dijadikan sebagai aparat pengawasan adalah orang-orang buangan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kinerjanya tidak bagus dan akhirnya pengawasan pun tidak berjalan yang berakibat sistem pengawasan juga menjadi terhambat.
Padahal, dia menegaskan, APIP ini harus diisi oleh pegawai yang profesional, mempunyai kemampuan, kapabilitas serta pendidikan yang lebih baik, sehingga lebih baik pula dalam melakukan pengawasan.
“APIP zaman now bukan zaman old, zaman dulu hanya tempat buangan, suka ngerecokin, Inspektorat rencana kerjanya dicoret semua anggaran kurang, pegawainya enggak usah disekolahkan, tetapi zaman sekarang pilarnya pembangunan pemerintah, harus kokoh, harus didampingi dan disekolahkan,” bebernya.
Gatot menyebutkan, untuk APIP di Babel juga masih rendah, baru dua kabupaten yang mendapatkan level dua plus, sementara lainnya masih satu.
“Pemda kabupaten dan kota belum ada yang level tiga, sehingga wajar ada OTT di berbagai daerah di Indonesia. Di Babel hanya Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah yang sudah dua plus, yang lain masih satu,” singgung Gatot.
Ia berharap, APIP dapat menjalankan fungsi penjaminan dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh seluruh unit kerja di pemerintahan daerah dan sebelum serahkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK. Sebelum ditandatangani, harus dijamin semua transaksi yang diungkap dalam laporan keuangan.
“APIP harus menguasai bagaimana LKPD, kalau dia hanya orang buangan, bagaimana melakukan penjaminan kalau tidak tau. Kompetensinya harus ditingkatkan, kemampuan kapabilitas dinaikkan ke level tiga tadi itu, kalau baru level satu bagaimana mau melakukan penjaminan, kepala daerah harus memperhatikan ini,” tegasnya.
Tak hanya diikutkan dalam seminar dan disekolahkan, APIP juga diberikan anggaran khususnya di Inspektorat untuk pelaksanaan pengawasan, agar lebih leluasa dalam melakukan pengawasan.
“Anggarannya disediakan, program kerja pengawasan tahunan jangan dicoret, bila perlu dananya ditambah untuk lebih leluasa melakukan pemeriksaan,” imbuhnya.
Dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen daerah (Simda), ia menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah dan pengendalian juga semakin mudah.
“Simda BPKP sudah terintegrasi internal dan eksternal, ke LKPP untuk Sirup pengadaan barang jasa, bank, e-audit, BPK RI, DJP untuk pajak, BPJS dan Bapertarum,” ujarnya.
Dia menambahkan, pada Mei 2018 lalu, juga sudah dilakukan penandatanganan antara BKPK dan Menpan RB soal Simda keuangan dengan Sakip. Aplikasi yang dibangun oleh Kemenpan RB, sekarang, lanjut dia, timnya sedang penyusunan pada akhir bulan ini akan dilaunching oleh Menteri PAN-RB, yang nantinya akan memudahkan kinerja di pemerintahan daerah.
“Sejauh mana implementasi Simda, sampai 8 Oktober kemarin, Simda keuangan sudah digunakan 391 daerah dari 542 dan Simda perencanaan yang hari ini akan Kick Off di Babel sudah diimplementasikan 194 pemda,” rincinya seraya menyebutkan di Babel dari delapan pemerintahan, enam sudah menggunakan Simda keuangan dan juga sudah gunakan Simda perencanaan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Babel Supendi menyambut baik dilaksanakannya Kick Off Simda Perencanaan di Pemprov Babel. Hal ini kata dia, akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
“Semoga dengan Simda bisa menjadi alat untuk memperbaiki pengelolaan penganggaran yang tidak tepat, sehingga nantinya realisasi dan serapan juga bisa lebih maksimal,” harapnya.

Terpisah, Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman mengingatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Babel,untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan SPIP, yang merupakan bagian penting dalam pembangunan pemerintah.

“Provinsi SPIP baru level dua, tidak ada tawaran lagi, saya malu jadi gubernurnya. Saya minta provinsi dengan prosedur yang berlaku dengan implementasi yang kita kerjakan, angka level saya minta harus diatas kabupaten kota, kepala OPD ada yang dibawah dua, kepala OPD akan diambil tindakan, kalau tidak saya drop saja, kan sudah jadi komitmen dalam pakta integritas, kalau enggak terima ada buktinya,” tegasnya.

Untuk pengendalian internal, kata dia, diawali dari pengawas dan pengendalian di masing-masing OPD. Apabila kepala OPD lemah dalam mengawasi, maka hal ini menurutnya masuk dalam catatan kinerja.

“Jabatan, kalian (pejabat-red) tidak beli, dilelang siapa mau ayo, enggak mau jangan melamar, kau salah sudah terima. Ini khusus kawan-kawan OPD harus minimal sama dengan Bangka Tengah (level tiga) saya dorong begini, artinya saya mau bener, kalau enggak mau bener tereliminasi dengan sendiri,” ujarnya.

Jika level di bawah tiga, menurut mantan Bupati Bangka Tengah ini, rentan terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan sudah banyak buktinya. “Kita Sama-sama ingin perbaiki kinerja agar pemerintah baik bersih memenuhi harapan dan memberi manfaat,” harapnya.

Erzaldi menambahkan, Pemprov Babel ingin meningkatkan kinerja menjadi lebih benar, betul dan baik. Kalau ada yang melanggar berarti yang bersangkutan katanya punya niat enggak baik dan apabila menganggu kinerja, lebih baik tidak usah.

“Saya sependapat, bukan angka WTP SPIP, level dua level tiga, itu lebih pada indikator, semua kuncinya pada hati dalam kinerja, WTP dan level itu indikator yang dicapai, tetapi bagaimana kita menerapkan dengan baik, diawali keinginan pemimpin kalau niat melakukan dengan baik benar dan betul maka akan terwujud,” ulasnya.

Dia berharap, OPD di Pemprov Babel bisa berkonsultasi dengan BPKP mengenai hal ini, agar lebih baik lagi kedepan, bukan berkonsultasi dengan pihak lain. Untuk aplikasi Simda, dia mengakui, memang terlambat untuk dilaksanakan pada 2019 secara keseluruhan, tetapi ia meminta agar Simda bisa dimulai dilaksanakan di 2019.

“Memang kita terlambat implementasi di 2019, karena memang tadinya kita merasa belum siap, tapi kalau semua perangkat sudah siap, kita go. Bisa kita laksanakan, migrasikan perencanaan yang sekarang dalam proses, DPRD kita migrasikan masukkan sambil melakukan perencanaan,” pesannya.

Erzaldi menegaskan, bahwa sistem dan aplikasi ini tidak akan memberatkan tetapi justru akan memudahkan kinerja pemerintah daerah.

“Ini enggak berat, kita sama-sama, tinggal memindahkan, langsung nanti sesuai aturan. Tahun 2019 sebagai dasar memandu kita, sehingga dalam penilaian akhir tahun kita tidak susah-susah, ini akan meringankan beban kita. Ketika kita mengikuti alur sistem perencanaan ini meringankan beban, kontrol dan lain sebagainya,” pungkasnya.(nov/10)

Comment

BERITA TERBARU