BPK Stressing Pejabat Pemprov

  • Whatsapp

Gubernur Merasa Dapat Senggolan Sayang

PANGKALPINANG – Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bangka Belitung (Babel), memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Babel tahun 2018, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP ini, merupakan tahun kedua yang diterima oleh Pemprov Babel, setelah pertama kali diperoleh pada tahun anggaran 2017 lalu.

Kepala Perwakilan BPK RI Widi Widayat menegaskan, meskipun memberikan opini WTP namun BPK masih menemukan banyak kekurangan dari laporan keuangan yang disajikan oleh Pemprov Babel.

“Ada 4 kriteria dalam menilai kewajaran, kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, dan Kepatuhan perundang-undangan,” kata Widi, dalam sidang paripurna penyerahan LHP BPK kepada DPRD Babel, di ruang paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019).

Dari beberapa penilaian ini, BPK merancang batas materialitas, dan punya cara mengukur kewajaran dari laporan keuangan ini.

“Secara nilai karena Pemprov tahun lalu dapat WTP, kami menetapkan batas materialitas 3,5 persen dari total realisasi belanja kalau dirupiahkan Rp 41 M, batas , sehingga ketika nilai temuan dibawah itu, secara material tidak mempengaruhi kewajaran, itulah sebabnya ada catatan tapi secara keseluruhan tidak mengurangi kewajaran, sehingga opini WTP tetap diberikan,” bebernya.

Dalam penyampaian ini, Widi juga menyoroti keterlambatan Pemprov Babel dalam menyampaikan LKPD ke BPK, yang seharusnya diserahkan paling lambat 31 Maret 2019, namun baru diserahkan pada 22 April 2019, dikembalikan oleh BPK lantaran masih ada kekurangan atau ketidak sesuaian.

“Diakhir Maret, Pemprov sudah sampaikan namun ternyata berdasarkan prosedur analisis LK belum layak untuk diaudit, ada hal-hal yang membuat kami tak bisa menerima laporan keuangan tersebut,” katanya.

4 hal sebutnya, yang menjadi penyebab BPK mengembalikan laporan keuangan (LK) ini, pertama prosedur analitis yang disampaikan dalam laporan menunjukkan tujuh laporan keuangan belum menunjukkan keterkaitan, yakni, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan,

“Laporan tersebut ketika dilakukan prosedur analitis belum relevan satu sama lain,” imbuhnya.

Kedua, lanjutnya, kelengkapan lampiran dalam laporan keuangan BLUD dan BUMD belum diselesaikan. Ketiga, CKLK belum disusun karena laporan belum lengkap dan terakhir, hasil review inspektorat belum disertakan.

“Setelah diperbaiki, dan kami review dinyatakan layak untuk diaudit, bisa dinyatakan disini bahwa laporan keuangan terlambat disampaikan kepada BPK,” ulasnya.

BPK mengapresiasi komitmen yang tinggi dari gubernur dan wagub untuk meraih opini WTP ini, namun, ia menyayangkan, jajaran dibawah Gubernur masih belum berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh level pimpinan OPD, hasil laporan menunjukkan adanya beberapa kelamaan pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam perundang-undangan,” ujarnya.

Kelemahan ini, sebutnya, mulai dari penatausahaan yang belum tertib, penatausahaan aset tetap dan persediaan belum menjadi prioritas dalam menjalankan bisnis perangkat daerah.

“kami temukan hampir diskeuruh OPD, walaupun sebagian permasalahan yang ditimbulkan dari ketidaktertib disampaikanan tapi menyulitkan dan memperlambat pemeriksaan BPK,” ulasnya.

Selain itu, kata Widi, kekurang pahaman atau peduli pimpinan OPD level eselon II, maupun eselon III atas dampak yang ditimbulkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan akan berimbas pada laporan pemerintah provinsi secara keseluruhan, dan sebagian pejabat menganggap bahwa urusan laporan keuangan ini menjadi tanggungjawab Bakuda dan inspektorat saja, sehingga pemeriksa meminta data dan keterangan serta informasi tak mendapatkan respon yang di.

“Padahal kami hanya minta informasi, bukan minta pantun juga enggak, kami sayangkan belum dipahami pejabat OPD di tingkat provinsi,” sesalnya.

Tak hanya itu, posisi jabatan struktural menengah diisi personil yang kurang memiliki kemampuan di bidang keuangan dan akuntansi pemerintahan, sehingga hanya menjadi perantara ketika meminta data dan informasi..

Yang harus menjadi perhatian, tegas Widi, beberapa OPD, baru segera merespon dokumen ketika tim menyampaikan permintaan melalui gubernur dan gub.

“Kelamahan selanjutnya adalah kemandirian dalam menyusun laporan keuangan masih rendah, proses pemeriksaan harus dihadapkan personil BPKP yang bertugas melakukan asistensi, ini agak aneh, yang kami periksa bukan BPKP tapi Pemprov. Seharusnya pihak yang bertanggungjawab dan menjelaskan ke pemeriksa adalah pegawai Pemprov, bukan BPKP,” ingatnya.

Kelemahan lainnya, kata Widi adalah pengelolaan keuangan tidak merata, sepanjang tidak ada temuan pengembalian uang bukan diangap serius sehingga menjadi temuan berulang, dari tahun ke tahun itu-itu saja dan tidak ada perubahan.

“Bendahara pembantu di capdin tidak diberikan pemahaman yang memadai, akibatnya data keseluruhan belum valid dan pemeriksa masih mencari penjelasan lebih dulu,” bebernya.

Ia melihat, keterlambatan Pemprov Babel karena faktor kelayakan dan kelengkapan dokumen, dan masih ditemukan kesalahan mendasar pada akun yang sudah diperiksa inspektorat, belum korelasi data yang bersumber dari dana BOS, kurang peran inspektorat jika melihat temuan berulang, pada anggaran 2017, misalnya transaksi non anggaran tidak dikelola melalui e rekening kas daerah yang bersumber dari hibah dan bantuan pemerintah.

“Kami melihat adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan Ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan, seperti adanya kekurangan volume peningkatan jalan di dinas PUPR, pembangunan gedung B RSUP Dr Soekarno, dan bangunan dua OPD senilai Rp697,11 juta,” rincinya.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, mengajh bersyukur masih dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI, meskipun terdapat catatan dan kelemahan yang menjadi PR bagi Pemprov kedepannya.

“Saya bersyukur, kondisi apa adanya tak boleh disembunyikan harus disampaikan dan saya bersyukur selama ini atas dukungan BPKP telah berbagai upaya penguatan agar WTP, tak saja sekedar WTP tapi kualitas laporan keuangan harus kita tingkatkan, catatan yang diberikan sudah menjadi catatan kami,” tegas Erzaldi.

Catatan dari BPK ini, diakui gubernur sebagai cubitan atau senggolan sayang untuk Pemprov Babel.

“Secara tak langsung saya sebagai pemimpin harus bertanggung,” imbuhnya.

Saat disinggung, apakah ia akan melakukan pergantian pejabat, kedepan tegasnya akan dilakukan, meskipun sebelumnya akan dilakukan evaluasi dan perbaikan.

“Dua OPD sudah dapat SP satu dan SP 2, ini untuk memacu ASN untuk bekerja, berkenaan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan dalam hal pengawasan, wajar kalau saya keluarkan SP, tapi reward juga ada, kami akan akan melihat tidak langsung eleminasi mutasi, enggak, lihat kadarnya, tinggal nanti ditetapkan, ada beberapa kriteria, misalnya karena faktor usia itu, sudah mulai ogah-ogahan kerja,” bebernya.

Seluruh OPD sudah diinstruksikan ambil langkah penyesuaian dan fokus 3 hal, bagaimana rencana anggaran yang baik, rencana pembangunan yang ditetapkan, penyerapan anggaran dan menjaga kualitas pembangunan, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Ia berharap, pada tahun anggaran 2019 ini, opini WTP dapat kembali dipertahankan dan catatan atau kelemahan harus berkurang serta lebih baik.(nov/6)

Related posts