BPK Rekomendasikan Penelusuran Pengelolaan Dana BOS

  • Whatsapp

Riza Harapkan 2020 Bisa WTP

TOBOALI – Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Bangka Selatan Marpaung P mengungkapkan, Opini WDP yang diraih Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2019, disebabkan beberapa faktor utamanya adalah terkait permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan beberapa langkah perbaikan berupa penelurusan mutasi tambah kurang aset dan penelusuran pengelolaan Dana BOS.

“Pada pengelolaan Dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah, didalamya juga terdapat belanja modal, yang seharusnya dilaporkan oleh Kepala Sekolah dan dicatat menjadi aset Pemda,” ujarnya kepada wartawan Senin (24/6/2019).

Selain kedua poin utama tersebut, BPK RI juga menyoroti adanya kelalaian PPK Kegiatan Fisik/Konstruksi dan Konsultan Pengawas, sehingga terjadi kekurangan volume atas beberapa pekerjaan fisik/konstruksi pada beberapa OPD. Atas kekurangan volume tersebut, rekomendasi BPK RI berupa pengembalian ke Kas Daerah.

“Sesuai arahan Wakil Bupati Bangka Selatan, sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ini, Inspektorat akan segera mempersiapkan surat-surat dan berkas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas LHP BPK RI, yang nantinya akan ditandatangani oleh Bapak Bupati Bangka Selatan,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menegaskan, Pemkab Basel segera menindaklanjuti temuan BPK, dan berharap di tahun depan Pemkab Basel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Kita berharap semua temuan segera ditindaklanjuti, dan mari kita benahi secara bertahap, harapan kita tentunya tahun depan (2020) Pemkab Basel bisa meraih WTP tentunya,” kata Riza.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir berharap Pemerintah Bangka Selatan berkomitmen untuk memperbaiki opini Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dari Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP.

“Kalau dilihat selama 3 tahun mendapatkan predikat dengan WDP, dan berkutat dengan temuan material yang sama aset dan ketidaktaatan terahap perundang -undangan perlu dipertanyakan sejauhmana komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya kalau masalah yang muncul, tetap masalah yang sama,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi I mengharapkan Pemerintah Bangka Selatan concern kepada peningkatan maturity level terhadap sistim pengendalian Internal Pemerintah daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Dikatakannya, untuk mencapai Opini WDP Pemkab Bangka Selatan harus meningkatkan kapabilitas APIP, Grabd Design, target Maturuty Level, Maturity level SPIP, pengawasan Design, dan Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Dan sangat tidak mungkin mencapai opini WTP kalau mengalokasikan anggaran biaya untuk Inspektorat tidak lebih dari 1 %. Keberhasilan peningkatan maturity level dari APIP sangat dipengaruhi oleh berapa biaya yang dialokasikan untuk melakukan fungsi pengawasan oleh inspektorat,” pungkasnya. (raw/3)

Related posts