BPJS Kesehatan Ketatkan Pengawasan dan Pemeriksaan

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pangkalpinang, memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan yang bertajuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 di Sahid Hotel baru-baru ini.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumsel Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia mengatakan forum ini agar tercapainya komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan program JKN-KIS di Provinsi Kepulauan Babel.
Ia menambahkan hal-hal terkait kepatuhan dan implementasi JKN-KIS, kepesertaan program JKN-KIS bersifat wajib yang merupakan bentuk atau upaya negara dalam memastikan seluruh warga negaranya terlindungi dalam sistem Jaminan kesehatan Sosial Nasional (JKSN).

“Kita berharap kepesertaan JKN-KIS di Bangka Belitung terus bertambah. Saya memohon dukungan dari semua pihak atas program nasional ini agar kita dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Elsa mengatakan, khususnya kepada badan usaha yang telah mendaftarkan pekerja dalam JKN-KIS, sehingga para pekerja tersebut dapat menjalankan tugasnya secara produktif tanpa khawatir mengenai penjaminan kesehatannya apabila mengalami suatu insiden.
“Adapun sanksi yang dapat diberikan terhadap badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya atau tidak membayar iuran secara rutin, akan ada sanksi administratif dan pidana,” tukasnya.

Sementara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Babel, Sumardi sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan ini. Setidaknya dapat membangun sinergisitas antara para anggota forum supaya BPJS nantinya bisa melaksanakan kewajibannya secara maksimal, dimana tugas tersebut adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan.

“Forum ini mensinergisitas berbagai hal secara maksimal, sehingga kita bisa membahas kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi. Didalam forum ini kita bisa satu suara, satu langkah. Kedepan kami pasti punya rencana melalui aksi tentunya dari kekurangan-kekurangan yang kita temukan. Kedepannya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik misalnya bagaimana masyarakat yang belum ikut BPJS untuk ikut jadi peserta dan bagaimaa badan udaha bisa mematuhi kewajibannya ke BPJS. Disitu lah nanti akan diselesaikan oleh forum ini,” katanya.

Dengan adanya forum tersebut ia juga berharap UU Jaminan Sosial Kesehatan dijalankan sebagaimana mestinya baik oleh peserta dan seluruh lembaga terkait.
“Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka pihak yang melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam UU,” ucapnya. (bum/rls/1)

Related posts