BPJS Kesehatan Bayar Klaim Rp64,1 Miliar

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pangkalpinang, telah melakukan pembayaran klaim dan dana kapitasi sebesar Rp64.142.789.034,- kepada 135 FKTP dan 23 FKTRL. Pembayaran ini dilakukan sepanjang bulan April 2019.
“Kita telah melakukan pembayaran sebesar Rp64,1 miliar lebih kepada 135 FKTP dan 23 FKTRL yang ada di Bangka Belitung. Angka ini sudah kami sampaikan berdasarkan klaim dan dana kapitasi yang masuk ke kami sampai bulan April 2019 dan ini sudah sesuai tahap verifikasi yang kami lakukan,” ungkap Yulisdina Natalia, selaku Pjs Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, saat Confrence Pers di kantornya, Selasa, (16/4/2019).
Secara nasional Yulisdina mengatakan, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada sejumlah rumah sakit. Diluar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Sampai saat ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar pihak BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan BPJS.
Rumah sakit yang yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, kata dia, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu. Menurutnya, upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementrian Kesehatan.
Yulisdina mengatakan, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Untuk itu terdapat kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.
“Biasanya mitra perbankan kita menjalakan transaksi untuk pembayaran kapitasi dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini,” katanya.
Selanjutnya Yulisdina menyebutkan, bahwa program JKN-KIS yang dikelola BPJS selain memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan dalam industri kesehatan serta penciptaan lapangan kerja.
“Kami mohon apabila kiranya terdapat kekurangan hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama jangan sampai ada diskriminasi yang bersifat kasuistis lalu digeneralisir. Insya Allah pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas program JKN-KIS ini, dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki,” harapnya. (rip/1)

Related posts