Blusukan Merebut Kursi Wakil Rakyat

  • Whatsapp
Muhammad Tamimi

Oleh: Muhammad Tamimi
Penulis dan Wartawan Bangka Belitung

“Kalau saya nggak dapat “kursi”, maka saya akan bawa kursi sendiri dari rumah untuk dibawa ke gedung rakyat,” ujar teman Penulis, sembari berkelakar saat ngobrol di warung kopi di Koba belum lama ini.

Masih kata teman Penulis tadi, kalau mendekati pemilu banyak orang nggak dikenal datang ke kampung atau lagi populer disebut blusukan. Bukan cuma itu, mendadak banyak yang mengaku seperadik, saudara, famili, teman bahkan keluarga. Sampai asal – usul kakek nenek Penulis pun mereka tahu. Padahal selama ini betampel (bersilaturahmi-red) saja tidak pernah. Kalau dalam blusukannya mengaku seperti disebut di atas, itu tandanya sekarang sudah masuk tahun politik. Setiap menghadiri undangan pernikahan, Penulis pun sering dibilang masih ada hubungan keluarga dengan mereka (caleg-red) karena masih ada keturunan saudara. Tetapi apa boleh dikata, beginilah realitanya dalam tahun politik banyak yang blusukan dan ditawarkan para mereka yang notabenenya calon legislatif.

Silakan kita lihat, dimana-mana khususnya sepanjang jalan raya terpampang foto caleg dengan beragam gaya, mulai dari gaya selfie, senyum, wajah sangar atau seolah-olah lagi beraktivitas. Selain itu, foto partai juga ikut meramaikan tempat-tempat keramaian. Banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang secara kasat mata sebetulnya mengganggu keindahan dan ketertiban umum, tetapi apa mau dikata, karena APK tersebut merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi para peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 baik tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Akan tetapi, peserta Pemilu 2019 harus memasang pada titik yang ditentukan oleh KPU bukan di tempat terlarang.

Kegiatan kampanye tersebut merupakan perintah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Para peserta Pemilu Serentak 2019 diwajibkan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal pencalonan sebagai peserta pemilu. Sebagai peserta boleh melakukan kampanye atau penulis menyebutnya sebagai belusukan ke kampung-kampung sesuai titik yang menjadi basis suara pada Daerah Pemilihan (Dapil).

Kadangkala belusukan yang tujuannya untuk menyampaikan visi dan misi politik baik untuk personal maupun kelompok partai menjadi kurang menarik lantaran terlalu banyak calon, sehingga terkesan pencitraan yang ujung-ujungnya menimbulkan kebosanan sikap bagi masyarakat. Tanpa disadari hal ini sangat mengganggu jalannya proses demokrasi. Karena menemukan jalan buntu bagaimana meyakinkan masyarakat, akhirnya para caleg pun menggunakan jalan pintas dengan melakukan praktek money politik atau politik uang sebagai trik mempengaruhi pemilih agar warga memilih dirinya. Padahal tindakan seperti ini sudah masuk dalam kategori dilarang dalam pemilu. Kalau negeri ini didominasi oleh caleg seperti ini, maka jangan harap kedepan kita bisa memotong mata rantai jalur korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pihak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus gencar melakukan kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan larangan politik uang, larangan berkampanye di luar aturan, pemasangan APK dilokasi terlarang. Namun diwajibkan melakukan peraktek pendidikan politik. Sayangnya, kebanyakan salah diartikan antara politik pendidikan dengan pendidikan politik. Blusukan sangat dianjurkan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat kebutuhan masyarakat, dan memantau kondisi yang ada dilapangan. Makanya, para peserta Pemilu 2019 diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat.

Kepada para peserta Pemilu Serentak 2019, mari kita bersama-sama menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena sukses gagalnya sebuah proses demokrasi tergantung dari peserta Pemilu dan masyarakatnya sebagai pemilih. Gunakanlah jurus politik dalam Blusukan Merebut Kursi Wakil Rakyat, yang penerapannya berujung pada pencerahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terapkan politik pendidikan demi menciptakan dan menjaga martabat demokrasi negeri ini. Salam Demokrasi. (***).

Related posts