BKPSDM Masih Tunggu Rekomendasi KASN

  • Whatsapp

8 Jabatan Dijabat Pelaksana Harian
Samsir Ingatkan Pemkab Basel

TOBOALI – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) saat ini, masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan seleksi jabatan Eselon II. BKPSDM telah mengajukan 5 jabatan eselon II yang akan diseleksi.

Demikian dikatakan Sekretaris BKPSDM Basel Rustam kepada wartawan, Selasa (10/9/2019). Menurutnya, saat ini ada 8 jabatan yang dijabat pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) yaitu Plh Sekda, Plt Kepala Bappeda, Plt Kepala Dinas PU, Plt Kepala Dinsosnaker, Plt Kepala Dindik, Plt Kepala Inspektorat, Plt Kepala Satpol PP, Plt Kepala Perpustakaan dan Arsip.

“Jabatan yang Plt dan Plh ada 8, dan yang sudah diajukan ke KASN untuk diseleksi ada 5 jabatan. Kita masih menunggu rekom KASN. Tetapi rekom bisa saja berubah dari 5 menjadi 3 atau 2,” ujarnya seraya menyebutkan pengajuan nama ke KASN dilakukan melalui aplikasi.

Ia menambahkan, batasan jabatan Plt dan Plh tidak ada batasannya. Rustam mendefinisikan jabatan Plh bisa diisi untuk sementara waktu misalnya pejabatnya berangkat haji ataupun sedang Diklat Pim, sehingga bisa diganti oleh pelaksana harian. Sedangkan Plt dijabat yang memang jabatannya kosong. “Sambil menunggu seleksi lelang jabatan, jabatan Plt masih cukup efektif,” ujarnya.

Di sisi lain, Rustam menyebutkan di tahun 2019 ini BKPSDM Basel mengajukan kuota CPNS Basel mencapai 300 ke BKN dan Kementrian PAN RB. Sedangkan untuk pengajuan selama lima tahun kedepan sebanyak 1500 CPNS. Ia mengatakan 300 kuota CPNS yang diajukan didominasi oleh jabatan fungsional.

“Kuota yang diajukan itu ada kuota tahunan dan ada juga yang lima tahun. Untuk tahun 2019 ini, kita mengajukan sebesar 300 kuota CPNS, dan selama 5 tahun kedepan sebanyak 1500 kuota CPNS, dan kuota tersebut didominasi jabatan fungsiona,l” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DRPD Basel Samsir mengingatkan Pemkab Basel agar secepatnya mengambil kebijakan penting untuk mendefinitifkan Sekretaris Daerah yang saat ini masih diberikan dijabat Pelaksana harian.

Selain itu, politisi PKS ini mengingatkan Pemkab Basel agar selalu mengedepankan analisis yang akurat dalam setiap melakukan reposisi, mutasi dan promosi ASN. Tujuannya adalah agar proses tersebut dilakukan secara proporsional demi peningkatan kinerja pemerintah.

Begitu juga dengan jabatan pelaksana tugas di beberapa OPD agar segera dilelang dan didefinitifkan. “Jabatan Sekda sebagai Plh sudah berlangsung lama dan sudah harus di Plt-kan, begitu juga dengan jabatan Plt di beberapa OPD sudah harus didefinitifkan, jangan sampai mengganggu proses pelayanan publik. Kita minta Pemkab Basel segera melakukan lelang dan definitifkan jabatan Plt,” kata Sekretaris PKS Basel ini.

Ia menjelaskan, jabatan Pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) berbeda, dimana pelaksana harian digunakan jika pejabat definitif berhalangan sementara misalnya karena cuti, dinas luar kota, sakit, menjalankan ibadah umroh, ibadah haji, maka ditunjuklah pelaksana harian (Plh) untuk melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan sementara tersebut.

Sedangkan Pelaksana tugas (Plt) diberlakukan jika pejabat definitif berhalangan tetap misalnya seperti memasuki masa pensiun, dicopot dari jabatannya, diberhentikan dari ASN, atau berhalangan tetap lainnya. Maka ditunjuklah seorang pelaksana tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas rutin definitif yang berhalangan tetap tersebut.

Hal diatas sesuai dengan Undang Undang No 30 tahun 2014 pasal 14 ayat ( 2 ) a dan b. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 /V.20-3/99 tertanggal 5 Februari 2016/tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

“Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) sangat terbatas, karena tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis tersebut adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah,” paparnya.

Di sisi lain, kata Samsir, jabatan Plt tidak bisa mengambil keputusan terhadap perubahan status hukum kepegawaian seperti melakukan pengangkatan, memindahkan, dan memberhentikan pegawai.

“Untuk itu, sebagai bentuk pengawasan kami mengingatkan agar Pemerintah Bangka Selatan secepatnya menunjuk Plt Sekretaris daerah dan mempersiapkan proses pengisian jabatan tinggi pratama yang masih kosong yang disisi dengan pelaksana tugas,” tutupnya. (raw/3)

Related posts