BKKBN: Angka Kelahiran di Usia Muda Berkurang

  • Whatsapp

PANGKALPINANG- Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bangka Belitung (Babel), Etna Estelita mengungkapkan keberhasilan program pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang di daerah itu terbilang baik.

Hal ini ditandai dengan TFR (Total Fertility Rate) 2,1 dapat dicapai lebih awal dari target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR adalah peningkatan usia kawin pertama perempuan.

“Usia kawin pertama perempuan di Babel sudah mengalami peningkatan dari 19 tahun pada tahun 2015 menjadi 20,8 tahun pada tahun 2018 dan ibu yang melahirkan diusia 15 -19 tahun (ASFR 15 -19 tahun) yang sebelumnya berada di angka 49 pada tahun 2015 (SUPAS 2015), menjadi 34 pada tahun 2018 (SKAP 2018), artinya ini ada perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Etna, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BKKBN Babel, Kamis (14/3/2019).

Dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya usia kawin pertama perempuan, ujar dia, telah merubah struktur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi dan hal ini juga terjadi di Provinsi Kepulauan Babel. “Bonus demografi ini menggambarkan tingginya usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif,” imbuhnya.

Disamping itu, kata Etna keberhasilan ini juga, ditandai dengan dependency ratio (rasio keterantungan) dibawah angka 50/100 usia produktif yaitu 45,04, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 45 orang usia nonproduktif. Bonus demografi ini jika dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, maka akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Babel.

Dibalik keberhasilan yang telah dicapai, dia menyebutkan masih ada hal yang perlu menjadi perhatian semua unsur, yaitu masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan 21,8 persen diatas rata-rata nasional 19,7 persen. “Yang menjadi penyebab kehamilan tidak diinginkan ini salah satunya adalah pasangan usia subur yang sebenarnya tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi dan pada akhirnya mereka hamil,” jelasnya.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, jangkauan program yang menjadi tugas BKKBN semakin luas, pendekatan keluarga merupakan pendekatan yang dilakukan BKKBN dalam menjalankan programnya.

Program yang berkaitan dengan siklus hidup manusia seperti kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pusat informasi konseling remaja/mahasiswa dan bina keluarga lansia, serta pusat pelayanan keluarga sejahtera sebagai tempat pelayanan publik yang diharapkan dapat terlaksana di setiap tingkatan wilayah.

“Pemerintah telah mencanangkan program kampung KB yang merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil , tertinggal dan kepulauan. Sampai akhir tahun 2018 yang lalu sudah terbentuk 98 kampung KB, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak gubernur yang telah menerbitkan regulasi untuk perkembangan kampung KB yaitu Pergub Nomor 40 tahun 2018,” sebutnya.

Dia berharap seluruh wilayah potensi stunting akan menjadi kampung KB. Dari 20 desa stunting yang ada, 15 desa sudah menjadi kampung KB dan perlu lebih diarahkan kepada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di semua tingkatan wilayah. “Dengan sinergitas dan kemitraan seperti itu, diharapkan manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” harapnya.

Rakorda BKKBN Babel tahun ini mengusung Tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. “Rakorda ini bertujuan meningkatkan dukungan pemerintah daerah & mitra kerja dalam mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program KKBPK yang terintegrasi,” tandas Etna.

Setelah rakorda, seluruh kabupaten/kota diharapkan menyelenggarakan rakorda untuk menjabarkan kebijakan dan strategi provinsi ke dalam strategi operasional sesuai dengan kondisi daerah, selanjutnya melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan akselerasi pelayanan program KKBPK.Rakorda ini, dihadiri unsur muspida di lingkungan Pemprov Babel, instansi terkait dan unsur lainnya.(nov/10)

Related posts