Bibit Lada dan Sapi tak Disetujui

  • Whatsapp

Gubernur Sindir Kemampuan Kepala OPD

Selain anggaran Pekan Olaharaga Nasional (PON) dan Munas HKTI, DPRD Provinsi Bangka Belitung juga mencoret rencana pengadaan bibit lada dan sapi yang diajukan Pemprov Bangka Belitung (Babel) dalam APBD Perubahan 2017.
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menegaskan, DPRD bukan tidak menyetujui ataupun mencoret usulan tersebut, tetapi menunda demi kepentingan bersama. DPRD menyarankan untuk kembali diusulkan pada anggaran tahun 2018 mendatang.
“Bukan dicoret, tapi ditunda, karena sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Untuk pengadaan bibit lada sama sapi, DPRD melihat waktu yang mepet, sehingga kemarin DPRD mencoba mengusulkan kenapa tak ditunda biar lebih mulus sesuai aturan,” jelas Erzaldi, usai paripurna pengambilan keputusan RAPBD Perubahan 2017 di Gedung DPRD Babel, Selasa (5/9/2017).
Atas usulan DPRD ini, kata Erzaldi, pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Babel menerima dan akan kembali diusulkan pada tahun depan.
“Terus mengenai PON, kita itu kadang menyampaikan hal yang keliru, bukan DPRD tak setuju dengan PON, tetapi ada biaya yang tak boleh ditetapkan dan dilaksanakan dengan dana pemerintah karena beresiko,” tandasnya.
Untuk anggaran pelaksanaan PON, DPRD menurut dia menyarankan skema pembiayaan lain dengan minta bantuan pihak ketiga.
“Akan kita pilah lagi di APBD 2018 minimal kita itu dapat persetujuan dari DPRD untuk merebut sebagai tuan rumah PON, mengenai biaya yang tak bisa (APBD) kita upayakan pihak ketiga, ” imbuhnya.
Erzaldi mengakui, dalam beberapa hal eksekutif kurang matang dan masih lemah dalam mengemas program untuk diusulkan dalam anggaran. Oleh karena itu ia menegaskan akan melakukan evaluasi.
“Saya akan melakukan evaluasi dan briefing, agar tau apa yang saya ucapkan bisa mereka implementasi ke dalam anggaran, gak sembarangan, karena kalau gak sesuai akan salah. Misalnya Munas HSNI ya gak bisa kalau itu yang ditulis, mestinya kita bisa mengambil sisi lain yang bisa didanai. Rembuk nelayan misalkan, itu bisa dan munas ini banyak yang mau karena efek ekonomi sangat besar. Ini kepala OPD tak bisa terjemahkan karena keterbatasan kemampuan,” sindirnya.
Ia mengaku dengan beberapa usulan yang tak bisa didanai dalam APBD Perubahan ini, apa yang selama ini dikerjakan siang dan malam untuk menyusun anggaran jelas merugikan. Selain rugi tak bisa dilaksanakan, juga rugi waktu.
“Tapi ini tak bisa kita elak, ketika perubahan anggaran yang tidak memungkinkan, dan mari kita sikapi Silpa ini dengan bijak, jangan dinilai negatif,” ajaknya.
Terpisah, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya bukannya ogah menyetujui usulan dari OPD Pemprov Babel, tetapi dalam usulan masih menyangkut hal-hal yang berbenturan dengan aturan. Artinya secara aturan banyak yang belum siap sehingga apabila dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, dan bisa menjerat para anggota dewan, kepala OPD bahkan kepala desa ke meja hijau.
“Untuk pengadaan sapi dan bibit lada itu harus ada proposal by name by address, tidak ada usulan tanpa proposal, yang kena bisa DPRD dan kades. DPRD ingin menyelematkan jangan sampai program yang baik untuk rakyat tapi tak baik secara aturan,” jelasnya.
Oleh karena itu, jika memang Pemprov Babel ingin memberikan bibit lada kepada petani, semestinya harus ada usulan (proposal) dari BUMDes sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengadaan tersebut.
Terkait untuk PON, Didit menyebutkan pihaknya juga khawatir dana yang nantinya dipakai sebagai jaminan penetapan tuan rumah malah bermasalah, karena tidak ada aturannya. Demikian juga apabila batal ditetapkan menjadi tuan rumah, bagaimana pertanggungjawaban keuangannya.
“Makanya kita sarankan, bisa gak daftar (tuan rumah) minta bantuan pengusaha,” ulasnya.
Dengan adanya Silpa Rp47 miliar yang semula direncanakan untuk pengadaan bibit lada, sapi, PON dan Pujasera ini, Didit berharap kedepan eksekutif dapat lebih baik dalam merencanakan program dan mengusulkannya secara baik dan benar menurut aturan.
“Seperti Rp20 miliar untuk pengadaan tanah pujasera, kalau bisa kabupaten/kota yang menyiapkan lahannya, provinsi bisa membantu yang lain, ini dalam rangka pembinaan dan koordinasi antara pemprov dan pemkab,” terangnya.
Sedangkan untuk Munas HSNI, jika memang ingin mengucurkan dana semestinya ada proposal masuk, yang diterima pemerintah pada Mei 2016 lalu sehingga bisa diusulkan dalam APBD Perubahan.
“Saya berharap agar tim anggaran dan OPD memahami aturan dulu. Maka jujur saja, saya baru ini temukan anggaran yang aturannya gak jelas, mudah-mudahan nanti kualitas anggaran lebih baik,” harapnya. (nov/1)

Related posts