Berangkatkan Umroh Warga, Caleg Bisa Dijerat Pidana Pemilu

  • Whatsapp
Edi Irawan

PANGKALPINANG– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Edi Irawan menegaskan ada 12 bentuk bahan kampanye yang diperbolehkan untuk digunakan selama masa kampanye berlangsung. Menurutnya, mengajak dan memberangkatkan umroh warga bukan sebagai bahan untuk kampanye.

Dia menjelaskan ke-12 item bahan kampanye yakni, selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

“Dalam pasal 30 PKPU 23 Tahun 2018, hanya ada 12 bahan kampanye. Umroh bukan bagian dari bahan kampanye,” kata Edi kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (5/3/2019).

Menurut Edi, caleg yang memberangkatkan umroh warga, kata dia, salah satu bagian dari pelanggaran pemilu dan dapat dikategorikan sebagai Money Politic (politik uang).

Dia mengatakan, mengacu Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 huruf j disebutkan, pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

“Sanksinya ada dalam pasal 521 dan 523 (Undang-Undang 7/2017). Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta,” ujarnya. (ron)

Related posts