BEM FH UBB Dukung Gubernur Uji UU Minerba Baru

  • Whatsapp
Gubernur Mahasiswa FH UBB dan jajaran pengurus. (Foto: Istimewa)

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Dukungan terhadap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan serta beberapa pihak yang akan menguji formil Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) terus mengalir.

Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (BEM FHUBB) menyatakan dukungan. Hal ini terungkap usai BEM FH UBB menggelar Webinar “Harmonisasi pusat dan daerah dalam undang-undang minerba dipertanyakan?” yang digelar tadi sore, (Kamis, 23 Juli 2020) kerjasama dengan DPW. HKHPI Provinsi Babel.

Webinar itu menghadirkan narasumber Gubernur Babel, akademisi, praktisi hukum dan Ketua DPP HKHPI.

“Setelah mengkaji dari berbagai sumber secara komprehensif, maka kami dari BEM Fakultas  Hukum UBB menyatakan sikap mendukung langkah Kepala Daerah Provinsi Babel dalam hal ini Bapak Gubernur untuk melakukan Judicial Review terhadap UU Minerba no 3 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi karena telah berkesesuaian terhadap status legal standing pasal 51 UU MK,” tulis Dimas Aditya Nugraha, Gubernur Mahasiswa FH UBB dalam rilis yang dikirim ke awak media tadi malam.

Baca Lainnya

Menurut dia, sejatinya pembahasan pada tahap RUU minerba ini sudah disiapkan dari Prolegnas tahun 2015, namun tak ada pembahasan intensif oleh DPR. UU ini baru muncul menjelang berakhirnya masa bakti Presiden dan DPR 2015 -2019.

“Jika memang mengalami perkembangan, seharusnya dalam kurun waktu 5 tahun itu ada pembahasan yang intensif mengenai UU ini, namun hal itu tak ada,” ujarnya.

Kemudian, dalam pengesahan UU No 3 tahun 2020 ini banyak terjadi pelanggaran. Pada tahapan RUU saja tidak dilibatkannya DPD, termasuk DPD dari Bangka Belitung.

“Tidak adanya keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan UU tersebut, serta adanya salah satu pasal yang bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI 1945 yaitu pasal 18 ayat (2) dan (5), juga tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat daerah khususnya Babel yaitu dalam pasal 35 ayat 1 UU Minerba,” tutur dia.

Selain itu, isi dan komposisi UU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan industri minerba selama ini.

“Tak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah penuh perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, berada di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana,” tegas Dimas.

Karena itu BEM FH UBB menegaskan negara harus hadir melindungi segenap tumpah darah Indonesia maupun menjamin segala perjuangan untuk menciptakan keadilan di negeri ini. (rls/1)

Related posts