by

Belanja Pegawai Dibawah 50% Dapat Kuota CPNS

Komisi I Minta Pemkab Persiapkan Persyaratan

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) bersama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Basel melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum lama ini. Konsultasi ini untuk menindaklanjuti kepastian ada tidaknya formasi CPNS Basel di tahun 2018 ini.

Kegiatan itu juga menindaklanjuti hasil konsultasi Pimpinan DPRD ke BKN dan Kementerian PAN RB yang hasilnya Basel pada tahun 2018 tidak mendapatkan formasi CPNS.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir kepada wartawan Minggu (15/4/2018).

Menurut politisi PKS ini, dari konsultasi itu, Komisi I mendapatkan hasil bahwa semua daerah akan dapat formasi CPNS bagi yang struktur belanja pegawainya masih di bawah 50 % dari jumlah total APBD.

Selain itu, daerah juga harus memenuhi beberapa persyaratan lain seperti harus adanya Job analysis (analisa jabatan) dan Workload analysis (analisa beban kerja).

Ia juga menyebutkan daerah harus ada mapping ASN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta sudah ada data pelaksanaan re- distribusi ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan analisa beban kerja, kemudian baru di-mapping (dipetakan) kembali berapa kekurangannya.

Meski begitu, tidak semuanya jumlah formasi yang diajukan akan dipenuhi karena keterbatasan dananya, namun akan dibagi ke seluruh pemerintah daerah.

“Dan yang akan dipenuhi adalah ASN untuk urusan wajib yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ada tidaknya formasi CPNS Bangka Selatan tahun 2018 sangat tergantung kesiapan kita dalam memenuhi persyaratan tersebut, yang selanjutnya akan di analisa dan dipelajari oleh BKN sebagai landasan dalam mengambil keputusan dapat tidak formasi CPNS Kabupaten Bangka Selatan Pada tahun 2018,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi I meminta Pemkab Basel segera mempersiapkan persyaratan serta merekomendasikan stake holder untuk mempersiapkan dokumen hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja berdasarkan luas daerah, letak geografis dan faktor demografis berdasarkan jumlah perangkat daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan.

“Tahun 2014 sebenarnya sudah ada analisa jabatan tetapi tidak dilengkapi dengan analisa beban kerjanya yang digunakan, berapa ASN yang dibutuhkan,” imbuh.

Pemkab Basel juga diharapkan melaksanakan mapping (pemetaan) ASN berdasarkan analisa beban kerja tersebut termasuk memperhitungkan jumlah ASN yang akan memasuki masa purna tugas (pensiun) serta kebutuhan tenaga kesehatan untuk operasional rumah sakit Pratama Payung minimal estimasinya 5 tahun ke depan.

“Melakukan re-distribusi berdasarkan hasil mapping yang sudah dilakukan untuk mengetahui beberapa kekurangan ASNnya sampai 5 tahun ke depan. Membuat skala prioritas formasi yang dibutuhkan dari total kebutuhan formasi CPNS tersebut dengan mendahulukan kebutuhan formasi pada urusan wajib pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur,” ungkapnya.

Dan yang terpenting adalah mengatur struktur belanja pegawai di bawah 50 % dari total APBD tahun pengajuan.

“Jika 6 persyaratan itu dipenuhi kemungkinan besar Bangka Selatan akan mendapatkan Formasi CPNS di tahun 2018 ini. Dan ini sudah harus dibawa pada saat rapat koordinasi tentang formasi CPNS di Batam yang dilaksanakan 16 April 2018,” pungkasnya. (raw/3)

Comment

BERITA TERBARU