Belanja Daerah Perubahan Naik 13,76 Persen

No comment 99 views


Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk memulai Rapat Paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPA-S) Bangka Selatan tahun 2017. (foto: raw).

Nota Kesepakatan KUPA & KUA PPAS 2017 Diteken

TOBOALI – DPRD Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPA-S) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017.

Selain itu, juga dilakukan pengambilan keputusan terhadap Raperda Basel, diantaranya terkait Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Perubahan atas Perda Basel Nomor 10 Tahun 2017 tentang PT. Bangun Basel, serta perubahan atas Perda Basel Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Basel Ansori Norman itu, dihadiri langsung Bupati Basel Justiar Noer, Wakil Ketua DPRD, Samsul Bahri, Kajari Basel, Pramono Mulyo, Wakapolres Basel Kompol Bim Rekoaji serta Anggota DPRD Basel dan Kepala OPD Basel.

Bupati Basel dalam sambutannya mengungkapkan, perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan umum anggaran dimaksudkan untuk mempertajam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah yang lebih fokus kepada upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Rancangan Perda Basel tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu raperda inisiatif DPRD Basel yang selama ini terus berperan aktif memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Raperda ini bertujuan agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kita dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram dan berkelanjutan sehingga ke depan dapat menurunkan jumlah warga miskin di Basel,” harap Bupati.

Sementara, Raperda tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menurutnya, merupakan pengganti dari Perda Basel Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Perlu kita lakukan perubahan dan disesuaikan dengan tata cara yang berlaku guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang bisa melindungj kepentingan generasi sekarang dan mendatang,” jelasnya.

Ia juga menyinggung PT Bangun Basel yang sepertinya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh jenis usaha yang menjadi bidang usaha yang dijalankan belum mencerminkan kegiatan pokok yang bisa dilaksanakan. “Semoga dengan adanya perubahan bidang usaha, PT Bangun Basel dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat memberikan spirit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang handal, akuntabel dan transparan. Serta segera dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah nantinya.

Sementara berdasarkan Laporan Akhir Banggar terhadap KU APBD dan KUA PPAS 2017 disebutkan setelah melalui hasil pembahasan diperoleh untuk Pendapatan Daerah ditargetkan naik menjadi Rp. 787.691.573.179,31 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 48.887.015.232,31 atau naik sebesar 6,21 persen. Sementara untuk Belanja Daerah terdapat penambahan, yang mana pada belanja program/kegiatan OPD (Belanja Langsung) terdapat penambahan, Sedangkan pada Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan.

Untuk itu, maka Belanja Derah dalam rancangan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 871.231.873.557,30 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 119.835.502.641,30 atau naik sebesar 13,76 persen dari yang dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp. 751.396.370.916,00. (raw/trshms/3)

No Response

Leave a reply "Belanja Daerah Perubahan Naik 13,76 Persen"