Beasiswa STPN Hanya Dibayar Separuh, DPRD Bangka Cium Aroma Kejanggalan

  • Whatsapp
Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka, Magrizan

-11 Alumni STPN Ngadu ke DPRD
-Seharusnya Rp40 Juta Dicairkan Hanya Separuh

SUNGAILIAT – Sebanyak 11 alumni mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang mendapatkan beasiswa utusan daerah dari APBD Kabupaten Bangka tahun 2016 mempertanyakan kejelasan dana senilai Rp40 juta yang harusnya mereka dapat.

Pasalnya hingga lulus tahun 2017 silam, ke-11 alumni ini tidak mendapatkan haknya secara utuh. Dari nilai Rp40 juta, mereka hanya menerima separuhnya saja yang dicairkan via rekening. Nilai tersebut mereka ketahui setelah menandatangani lembaran hitam diatas putih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka, Magrizan kepada wartawan Senin (20/5/2019) mengatakan pihaknya sudah menerima pengaduan atau aspirasi alumni STPN yang mendapat beasiswa utusan daerah tahun 2016 itu. Namun pada kenyataannya, hingga mereka lulus di tahun 2017 permasalahan tersebut belum juga selesai.

“Kami menerima pengaduan atau aspirasi dari beberapa mahasiswa yang mengenyam beasiswa utusan daerah tahun 2016 dan kenyataannya mereka (11 alumni STPN – red) selesai tahun 2017. Dan saat ini sampai mereka mengabdi di Kabupaten Bangka masalah itu belum juga rampung,”ujar Magrizan.

Dia menjelaskan permasalahannya uang saku atau uang bantuan biaya hidup yang dijanjikan Pemkab Bangka tidak sesuai dengan yang ditandatangani. Dari Rp40 juta dana yang tertera dalam lembaran hanya dicairkan 50 persen saja.

“Permasalahannya adalah sesuai yang mereka sampaikan kepada kami bahwa uang saku atau uang yang dijanjikan bantuan biaya hidup dari dinas atau dari pemkab setelah mereka selesai tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah tanda tangani. Jadi nilai nominalnya Rp40juta selama 1 tahun. Tapi yang teralisasi sekitar 50 persen. Teknisnya mereka tanda tangan untuk pencairan keseluruhan. Apakah cara dinas mencairkan dananya atau manajemennya seperti itu,” tanya Magrizan.

Magrizan mencium adanya kejanggalan dalam penerimaan beasiswa ini sehingga sesuai fungsinya, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka akan segera memanggil pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka untuk mengetahui permasalahan sebenarnya.

“Untuk mengetahui permasalahan ini. Kami tidak akan tinggal diam. Kemungkinan usai lebaran kami akan panggil OPD tersebut. Masalah ini harus clear. Fungsi kami bukan menyelidiki tapi mengingatkan bahwa sepertinya permasalahan ini sudah 2017 sampai akhir tapi belum selesai juga. Kami akan tindak lanjuti ke OPD terkait dan disini menurut saya ada kejanggalan. Mungkin secara administrasinya saya juga belum jelas,”katanya.

Dia menilai dengan terjadinya permasalahan seperti ini tentu saja dapat menganggu konsentrasi belajar mahasiswa penerima beasiswa lantaran tak semua mahasiwa yang dalam kategori mampu.

Namun sayang, hingga berita ini diturunkan wartawan belum dapat mengkonfirmasi permasalahan ini ke Dinas terkait. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Andi Hudirman saat dikonfirmasi via ponselnya belum memberikan keterangan lebih lanjut.

Begitupun dengan Pj Sekda Kabupaten Bangka, Ahmad Muchsin. Dia enggan berkomentar. Saat hendak ditemui wartawan di ruang kerjanya enggan memberikan tanggapan dan menyarankan wartawan untuk konfirmasi ke OPD terkait. (2nd)

Related posts