Bawaslu Tunggu Penjelasan Bakeuda Pangkalpinang

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Bawaslu Kota Pangkalpinang akan menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) bersama Bakuda (Badan Keuangan Daerah) Kota Pangkalpinang, di Seun Hotel, Senin (28/1/2019).

Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Pangkalpinang Luksin Siagian mengatakan, perizinan iklan yang beretribusi tersebut ternyata menjadi kewenangan Bakuda, sedangkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Pangkalpinang, hanya mengurusi penerbitan iklan.

“Senin nanti akan ada rakor bersama seluruh Panwascam dan Bakuda juga menjadi nara sumber untuk memaparkan titik-titik iklan yang dikenakan retribusi,” kata Luksin kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).

Sejauh ini lanjutnya, pihaknya baru menginventarisir dugaan iklan kampanye yang berada di titik iklan yang beretribusi. Namun pihaknya masih menunggu penjelasan Bakuda titik-titik yang dapat dipastikan iklan yang beretribusi.

“Mereka nanti yang akan memaparkan. Baik itu iklan sosial, iklan komersial hingga iklan yang dikenakan retrbusi. Nantinya secara tertulis, kami juga meminta iklan kampanye yang dikenakan retribusi agar menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penyegelan APK yang melanggar,” terangnya.

Sebelumnya, Luksin Siagian menyampaikan pihaknya hingga saat ini menginventarisir alat peraga kampanye (APK) yang dikenakan retribusi.

“Kami juga sudah menginventarisir sejumlah APK yang diduga dikenakan biaya retribusi. Namun, titik-titik iklan yang dikenakan retribusi, mereka yang mengetahui. Dalam minggu ini akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Hingga saat ini kata Luksin, Bawaslu Pangkalpinang terus melakukan pengawasan melekat, baik itu kampanye, APK dan lainnya. “APK yang dikenakan retribusi itu dilarang,” katanya.

Untuk diketahui, melalui surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu RI nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 poin ketujuh tertanggal 23 November 2018 menyebutkan, peserta Pemilu pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi, kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. (ron/10)

Related posts