by

Bawaslu Terima Laporan Penghilangan APK Caleg

-NEWS-516 views
Caleg DPRD Kota Pangkalpinang Lia Nita saat melaporkan dugaan penghilangan APK miliknya berupa spanduk, ke Bawaslu Pangkalpinang, Senin (4/2/2019). (Foto: Roni Bayu)

Lia Nita: Waktu Aku Masang Spanduk Sudah Izin

Calon anggota legislatif DPRD Kota Pangkalpinang Lia Nita, resmi melaporkan dugaan penghilangan APK (Alat Peraga Kampanye) miliknya, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang, Senin (4/2/2019).
Lia yang datang sendiri ke Sekretariat Bawaslu membawa sejumlah alat bukti, terkait hilangnya APK bentuk spanduk yang dipasang di rumah warga bernama Cicin, di Kelurahan Kampung Bintang Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
Penghilangan APK itu dalam laporannya diduga dilakukan oleh oknum pengurus ranting salah satu partai politik. Hal ini terungkap setelah Lia mendapati spanduk yang dipasangnya sudah raib, dan ketika ditanya kepada pemilik rumah bahwa spanduk diambil oleh oknum tersebut.
“Jadi pas aku masang (Rabu), besok (Kamis) paginya spanduk ku dilepas. Yang ngelepas spanduk bilang ke yang punya rumah, dia bilang kalau mau ambil spanduk suruh ambil di rumahnya. Pas kami jumpai orangnya, alasan melepas katanya orang yang punya rumah (menyuruh). Tapi tidak ada spanduk ranting (parpol) mereka,” tutur Lia.
“Waktu aku masang spanduk, ijin sama yang punya rumah, dia membolehkan. Waktu ngambil spanduk, ada yang nelpon ke dia (oknum itu-red), yang nelpon bilang itu (pemilik rumah-red) orang mereka,” imbuhnya.
Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Pangkalpinang Novrian Saputra dan staf, kemudian resmi menerima laporan Lia Nita.
“Tadi dia menyampaikan laporan secara resmi. Dia adalah caleg yang melporkan pengerusakan atau penghilangan APK, yang dilaporkan juga ada,” kata Novrian.
Dilanjutkanya, untuk menindaklanjuti laporan itu, Bawaslu akan meminta bukti baik formil dan materil. Untuk sementara ini, pihaknya kata Novrian akan mengkaji laporan tersebut memnuhi unsur formil atau tidak. Setelahnya baru akan diproses sesuai aturan.
“Sekarang kita akan melakukan kajian, apakah formil yang disampaikan lengkap apa belum. Kalau belum lengkap, pelapor masih ada waktu untuk memperbaikinya. Kalau sudah lengkap, kami akan lakukan pleno. Dan jika ada pidana akan kami teruskan ke Gakkumdu. Tapi kalau tidak ada unsur pidana akan kami teruskan ke penanganan pelanggaran. Itu berdasarkan Per (Peraturan) Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu,” jelasnya.
Atas laporan dari caleg Partai Demokrat tersebut kata dia, Bawaslu belum akan melakukan klarifikasi sebelum dilakukan tahapan register terlebih dahulu.
“Kalau sudah teregister, baru dimasukkan dalam pidana pemilu atau tidak, kemudian akan dilakukan klarifikasi,” pungkasnya. (ron/1)

Comment

BERITA TERBARU