Bawaslu & Kejari Bateng Tandatangani MoU Bantuan Hukum

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Bangka Tengah bersama Kajari Bangka Tengah, menandatangani MoU tentang Bantuan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan MoU berlangsung Selasa (19/3/2019), di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Bateng, .(foto: istimewa).

KOBA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Tengah tentang Bantuan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Memory Of Understanding (MOU).

Penandatanganan MoU Selasa (19/3/2019) ini, dilakukan di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Bateng, dan disaksikan perwakilan masing-masing pihak dan Ketua Bawaslu Bateng Robianto, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah H. Dodhi Putra Alfian, Kasi Pidum Kejari Agustono.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bateng, Robianto mengatakan, penandatanganan MoU ini, dipandang perlu dilakukan untuk penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada Pengawas Pemilu.

“MoU ini, diperuntukkan jika nanti dalam penanganan pada permasalahan hukum baik di bidang Perdata maupun tata usaha negara, baik untuk Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Panwaslu Kecamatan sampai dengan jajarannya Se- Bateng, serta Mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan Pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan wewenang selama bekerja dilingkungan Bawaslu baik di dalam maupun di luar Pengadilan,” ujarnya kepada Rakyat Pos, kemarin.

Robi berharap, dengan adanya nota kesepahaman antara pihaknya dengan Kejari Bangka Tengah dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas permasalahan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Semoga dengan terjalinnya nota kesepahaman ini, dapat meningkatkan pengawasan Bawaslu Bateng terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bateng,” ungkapnya.

Nota Kesepakatan bersama itu sendiri meliputi kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perkara Kode Etik, Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu. (ran/3).

Related posts