Bawaslu Disarankan Gelar Dialog Publik

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Pemilu serentak yang digelar 17 April 2019 lalu telah usai, namun sejumlah catatan harus dapat dibenahi oleh penyelenggara Pemilu. Direktur Pusat Studi Hukum Tata Negara Pertiba, Syafri usai kegiatan refleksi Pemilu 2019 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang, di Sun Hotel, Selasa (8/10/2019) mengatakan, kerangka awal refleksi Bawaslu Pangkalpinang akan Pemilu 2019 justru akan ditantang dengan melakukan dialog publik.

“Untuk mengadakan dialog publik, karena ini bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Pangkalpinang kepada publik. Sebenarnya Bawaslu Pangkalpinang sudah menjalankan tugasnya. Pemilu memang sudah selesai, tapi persoalan pemilunya sudah selesai juga? Faktanya dalam kertas, memang tidak ada laporan yang bisa diproses, tapi kalau bicara riil, yang terjadi di lapangan banyak sekali politik transaksional,” ujarnya. “Dan tujuan kegiatan ini, mengevaluasi per divisi, sejauh ini divisi bekerja sesuai dengan tupoksinya,” imbuhnya.

Syafri juga menyampaikan, ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Bawaslu Pangkalpinang melalui partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. “Dari konteks demokrasi modern, keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam persoalan pemilu, menjadi persoalan strategis hari ini. Bagaimana mungkin yang secara normatif, masyarakat menadi pengawas partisipatif. Tapi ternyata, masyarakat gagal melaksanakan amanah undang-undang itu dan ini menjadi persoalan. Makanya, harus ada formulasi baru yang didesain kawan-kawan penyelenggara pemilu, untuk pemilu kedepan,” jelasnya.

Dia menuturkan, dari divisi sumber daya manusia (SDM), penguatan sumber daya harus dilakukan mulai dari proses rekruitmen yang transparan. “Yang saya kritik, ini harus lebih terbuka, tidak ada pesanan. Karena bobroknya penyelenggara pemilu karena proses rekruitmen yang kurang baik. Saya tidak bilang tidak tepat, tapi kurang baik. Kalau ini kita benahi dari awal, kan bagus. Ini bicara integritas penyelenggara pemilu. Lalu dari sisi pengawasan, selain membangun kemitraan, kan hari ini konsep yang dibangun Bawaslu selama ini adalah kemitraan yang berbayar. Faktanya, kemitraan yang dibangun tidak perlu berbayar, cukup buat surat selesai. Artinya, penguatan ke semua lembaga butuh dan kemitraan-kemitraan juga harus dibangun,” ujarnya.

“Lalu dari sisi penegakan hukum pemilu, kita ikut pusat karena yang buat undang-undangnya adalah pusat. Jadi Political Will-nya ada di pusat, bukan di daerah. Jadi betul, mohon maaf Bawaslu dianggap tidak bekerja, padahal Bawaslu sudah bekerja. Tapi karena tidak tercukupinya syarat formil, dianggap tidak bekerja. Jadi kedepannya, dalam konteks ini harus ada harmonisasi kompilasi kepemiluan,” pungkasnya. (ron/10)

Related posts