Batianus: Kondisi Hutan Kota Koba Memang tak Terawat

  • Whatsapp

KOBA – Sejak kejadian kebakaran tahun 2015 lalu, kondisi hutan Kota Koba sampai saat ini tampak tak terawat padahal hutan tersebut telah dilakukan kegiatan penanaman kembali atau reboisasi.

Pantauan harian ini bahwa kawasan hutan Kota Koba ini dipenuhi rumput liar berupa ilalang, kedebik ni rumput lainnya. Selain itu, masih tersisa bekas kayu yang telah terbakar.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Bangka Tengah Batianus mengkritisi hutan kota Koba dengan luas 60 hektar. Menurutnya, kawasan hutan tersebut dalam kondisi terlantar.

“Kondisi hutan kota Koba ini memang tak terawat, padahal sudah dilakukan penanaman dalam kawasan tersebut,” ujarnya, Kamis (03/10/2019).

Bukan hanya memantau, pihaknya juga mengecek status hutan kota tersebut yang ternyata masuk kewenangan provinsi. Karena itu, dirinya berharap kewenangan pengelolaan hutan kota dikembalikan kepada kabupaten, daripada terbengkalai seperti sekarang.

“Saat kami cek ternyata itu kewenangan provinsi, tetapi sampai sekarang masih terlantar. Kami berharap kewenangan itu dikembalikan ke kabupaten,” ungkapnya.

Bila kewenangannya dikembalikan kepada kabupaten, maka nama hutan kota itu tinggal diganti menjadi taman kota. Setelah direhabilitasi pada tahun 2016 di hutan kota itu, namun hasil yang terlihat belum memuaskan.

“Namanya ganti saja menjadi taman kota supaya peran kabupaten ada disitu. Saya berharap banyak kepada pihak provinsi untuk merehabilitasi dengan baik, namun nyatanya sudah beberapa tahun hutan itu terlantar,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bateng Ali Imron menyikapi hutan kota Koba itu, nengatakan, sudah ada rencana penyerahan kewenangan pengelolaan Hutan Kota Koba, yang tadinya menjadi kewenangan provinsi menjadi kewenangan kabupaten. “Rencananya pada tahun ini diserahkan ke kabupaten, tetapi belum tahu pastinya kapan,” jelas Ali.

Dikatakannya, seusai kewenangan diserahkan kepada kabupaten, maka pihaknya berencana akan langsung melakukan perencanaan penataan pada tahun 2020.

“Kita perlu konsultasi publik dulu ke masyarakat sekitar, karena kedepannya akan diarahkan ke pariwisata, tetapi kelestarian lingkungannya juga bisa tetap terjaga,” tuturnya. (ran/3).

Related posts