Batas Pangkalpinang-Bateng Dipertegas

  • Whatsapp

Titik Rawan Dipasang Pilar

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Babel, melalui Biro Pemerintahan mempertegas tapal batas antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang, dengan menggelar pertemuan bersama kedua daerah, Kamis (23/3/2017).
Asisten pemerintahan dan kesra Pemkot Pangkalpinang, Suparyono mengatakan, pihaknya tidak ingin merubah atau menambah batas yang sudah ada, dan tetap berpedoman pada kesepakatan yang sudah dituangkan sejak tahun 1992, dan saat ini pihaknya pun masih berpedoman dengan peraturan tersebut.
“Rapat ini hanya mempertegas batas wilayah, yang nantinya difasilitasi Biro Pemerintahan untuk diusulkan ke Kemendagri, kita ikuti aturan yang ada dan tidak ada masalah dengan batas ini,” katanya, usai rapat.
Mantan Kadis Dukcapil ini menyebutkan, ada beberapa titik yang nantinya akan dibuatkan pilar tapal batas guna mempertegas batas kedua Wikayah tersebut.
“Sesuai kesepakatan tahun 1992 yang disepakati dan disetujui gubernur Sumsel kala itu, tapal batasnya ya memang sudah demikian, batas yang sudah ditetapkan patok terdahulu, dan saat ini tinggal menunggu Permendagrinya,” jelasnya.
Pemkot, sambungnya, tidak akan mempermasalahkan terkait tapal batas ini, sepanjang sudah disepakati dan disetujui gubernur, maka Pemkot pada prinsipnya menerima keputusan tersebut.
“Pangkalpinang intinya gak mau ribet, sepanjang sudah ada peta dan patok tingga dilanjutin. Walikota pada prinsipnya berpedoman pada kesepakatan terdahulu dan langsung dimantapkan,” tambahnya.
Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan, Alfian menambahkan, pihaknya hanya mempertegas batas wilayah kedua daerah dan menambah beberapa pilar yang dirasa perlu ditambah.
“Hasil hari ini penentuan titik batas, kesimpulan pada pola 28-29 di dekat bandara jalan pulau pelepas, kemudian di titik 30 di kolong spritus, ditambah 4 pilar, karena selama ini terlalu jauh jadi kita dekatkan agar lebih mempertegas batas,” tukasnya.
Untuk secara administrasi, sambubgnya, tak ada hal baru, semua berdasarkan kesepakatan yang sudah ada terdahulu.
“Kita tinggal menunggu Permendagrinya saja, sudah kita usulkan sejak Februari ,2016 tetapi belum turun juga, kita berharap dalam waktu dekat segera keluar,” pungkasnya. (nov/6)

Related posts