Basel Sangat Tinggi Frekuensi Kebijakan Mutasi ASN

  • Whatsapp

Harus Mengacu Instruksi Mendagri & Surat Ka BKN

TOBOALI – Untuk kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) melakukan kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan mutasi ASN merupakan salah satu fungsi manajemen sistim kepegawaian yang sangat fundamental baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Namun, terkadang kebijakan mutasi pegawai bukan untuk meningkatkan produktivitas dan etos kerja, tetapi malah menyebabkan kontraproduktif. Bahkan malah menjadi terjadinya demotivasi kalau dilakukan terlalu sering dan dilakukan tanpa sebab yang jelas, tanpa diikuti oleh analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Kebijakan itu, malah banyak menimbulkan masalah baru yang menyebabkan ASN tidak tenang dan selalu was – was dihantui perasaaan kapan mereka akan dipindahkan. Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DRPD Basel Samsir kepada wartawan Kamis (7/3/2019).

Menurut Samsir, Basel termasuk yang sangat tinggi frekuensi kebijakan mutasi dan rotasi ASN nya termasuk dalam minggu ini. Komisi I berharap kebijakan mutasi ASN ini mampu menciptakan suatu netralitas serta mengacu pada hasil evaluasi jabatan dan persoalan kebutuhan kinerja pegawai.

“Mutasi bukan dilakukan hanya karena dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu tanpa ada dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik pegawai ASN. Dan kami juga berharap penerapan kebijakan mutasi pegawai ASN ini, tidak didasarkan pada paradigma patronage systim (pengangkatan seseoarang pawai berdasarkan hubungkan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan di angkat ),” kata Samsir.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah harus mengacu pada Surat Instruksi Mendagri nomor 820/6040/SJ bahwa pejabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan diperkuat oleh Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (Ka. BKN) nomor K.-30/V.100-2/99, yang juga menyatakan bahwa pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (Civil effect ) pada aspek kepegawaian, untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian dalam /dari jabatan ASN, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

“Menanggapi instruksi tersebut, maka kami mengharapkan Pemkab Basel memahami secara eksplisit maksud dan tujuan dalam menerapkan prosedur mutasi pegawai ASN yang sebenarnya. Dan Pemkab Basel agar melakukan mutasi pegawai dilakukan harus lebih efektif dan efisien dalam menata sistem kepegawaian daerah berdasarkan kebutuhan dan syarat jabatan pegawai dengan berlandaskan pada peraturan yang ada,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut dia, Pemkab Basel harus menyadari dan berusaha untuk lebih tanggap dengan berbagai tantangan reformasi birokrasi, terutama dalam menciptakan kualitas dan kapabilitas manajemen kepegawaian yang ada, bukan malah menciptakan sebuah kemunduran dalam menerapkan kebijakan mutasi tersebut.

“Semoga kebijakan mutasi yang dilakukan memberikan dampak kenaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan ke depan,” harapnya. (raw/3)

Related posts