Basel Raih Predikat B Penilaian SAKIP

  • Whatsapp

*Penyaluran DD Basel Predikat Baik

Read More

TOBOALI – Pemkab Bangka Selatan (Basel) berhasil meraih nilai 64,88 atau dengan predikat penilaian B pada Sistem Akuntanbalitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dari Kemenpan RB. Meski meraih predikat penilai B, namun Pj Sekda Basel Achmad Ansyori melalui Plt Kepala Bappeda Herman mengaku belum puas akan hasil itu meski naik sekitar 1,71 poin dari nilai sebelumnya.

 

“Kami sangat bersyukur dengan raihan ini, namun belum puas. Kita akan cek, evaluasi item-item yang akan kita naikkan. Salah satunya masalah pelaporan kinerja,” ujar Plt Kepala Bappeda Basel Herman, Senin (10/2/2020). Menurut Herman, pada pelaporan kinerja di Pemkab Basel, masing-masing OPD belum transparan dalam mempublikasikan laporan kinerja melalui website. Website pada masing-masing OPD diniliai belum maksimal.

 

“Salah satunya informasi publik itu. Yang kedua dari segi perencanaan kinerja. Belum konsisten antara RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Jadi kita pelan-pelan untuk memperbaikinya,” terangnya. Di bawah kendali Bappeda, pada tahun 2020 ini, pihaknya akan merapikan poin-poin yang menjadi catatan. Dengan memanggil seluruh OPD, berkoordinasi dan membedah item-item yang harus dinaikkan. Terpisah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga mendapatkan predikat baik dalamĀ  penyaluran Dana Desa tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Babel yang ditandatangani oleh Alfiker Siringoringo.

 

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Sosial Basel, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Herman. Sebelumnya, persentase Korsupgah KPK RI menyatakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mencapai progres tertinggi pada rencana aksi koordinasi dan supervise pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Kedua area intervensi Korsupgah ini telah mencapai 86 % dan 84 %. Sementara area intervensi lainnya seperti perencanaan dan penganggaran APBD 71 %, Optimalisasi PAD 70 %, Manajemen ASN 65 %, Pengadaan Barang dan Jasa 56 %, Tata Kelola Dana Desa 53 %, APIP 48 %. (raw)

 

Related posts