Basel Raih Kepatuhan Tinggi dan Masuk Zona Hijau

  • Whatsapp
Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer saat menghadiri koordinasi dan tindak lanjut atas Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018, oleh Ombudsman RI pada Pemerintah Daerah Bangka Selatan, Selasa (22/01/2019), di Balai Daerah Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Selatan.(foto: dedi).

Penilaian Standar Pelayanan Ombudsman RI

TOBOALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) berhasil meraih nilai kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau. Predikat ini, diraih pada saat koordinasi dan tindak lanjut atas Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Pemerintah Daerah Basel, Selasa (22/01/2019), di Balai Daerah Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Basel.

Bupati Basel, Justiar Noer, mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah menetapkan Basel menjadi sampel evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik terhadap 56 produk layanan yang ada pada 5 dinas.

Negeri Junjung Besaoh berhasil mendapatkan nilai dengan hasil predikat kepatuhan tinggi dengan nilai 93,43 dan masuk zona hijau.

Menurutnya, Standar Pelayanan (SP) merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kulaitas pelayanan, sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Justiar mengatakan, standar pelayanan yang berkualitas merupakan jaminan dan adanya kepastian penyelenggara pelayanan sehingga masyarakat merasa percaya, puas, senang dan terkesan atas pelayanan yang diterima. Atau sebaliknya bila tidak memiliki standar pelayanan yang memadai, maka dampaknya terhadap masyarakat adalah tidak percaya, tidak puas, kecewa dan tersakiti setelah menerima pelayanan.

“Untuk mewujudkan pelayanan berkualitas tersebut, maka menjadi keharusan setiap produk layanan memiliki standar pelayanan yang memadai sesuai ketentuan berlaku,” imbuhnya.

Lebih jauh ia mengatakan, kebijakan Pemkab Basel sangat peduli dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut tertuang pada salah satu misi “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Government)”.

Karena itu, papar dia, Pemkab Basel telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik, Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan serta hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2017 bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kepulauan Bangka Belitung dalam skala 1-4 adalah 3,46.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota tim Kajian Kepatuhan Ombudsman RI sekaligus Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Aleksander Kaisar Hebring, didampingi staf Indah Lestari, Wakil Ketua DPRD Basel Samsul Bahri, Kajari Basel Safrianto Zuriat Putra, Kapolres Basel AKBP Aris Sulistyono, Plh. Sekda Basel Agus Pratomo, dan unsur terkait lainnya. (raw/3)

Related posts