Basel Belum Miliki SDM PBJ yang Cukup

  • Whatsapp

Sesuai Golongan Kepangkatannya
Pemerintah Selesaikan Revisi Perpres

TOBOALI – Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2018 dengan nama Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Maka, dengan Perpres tersebut, pemerintah akan memberikan prioritas kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memiliki produk lokal dan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Demikian dikatakan Politisi PKS Basel itu, Minggu (16/6/2019). Ia menjelaskan, dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 terdapat 227 perubahan atas Perpres 54 tahun 2010 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2019 mendatang, dengan harapan Perpres tersebut akan mengantarkan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih baik dan signifikan.

Namun, hal itu, menurutnya, akan menimbulkan masalah jika di Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) cukup untuk menempati posisi tersebut, khususnya yang berhubungan persyaratan Golongan dan kepangkatannya.

“Karena, apabila pada suatu Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki SDM yang baik dan tidak terpenuhi, maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut tidak bisa melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa secara mandiri. Proses lelang tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kendala dan permasalahan ini juga kemungkinan akan terjadi di Bangka Selatan, karena di Bangka Selatan belum memeiliki SDM yang cukup dan sesuai golongan kepangkatannya, yang berasal dari internal pemerintah,” beber Samsir.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata dia, Komisi I mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bangka Selatan, agar menyiapkan SDM bidang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Selain itu, BKPSDM juga dapat melakukan mutasi ke bidang yang akan membidangi proses Pengadaan Barang dan Jasa. “Untuk program – program jangka panjang agar memasukan formasi tersebut kedalam formasi calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2020,” pungkas Samsir. (raw/3)

Related posts